Araksi Minta Kajati ‘Angkat Kaki’ Dari NTT Kalau Tak Mampu Selesaikan Kasus Bawang Merah Malaka

Kenyataannya, lanjut sang orator, kasus Korupsi bawang merah Malaka sudah berulang tahun tapi tidak tuntas. “P-19 bolak-balik sebanyak 8 kali. Sudah P-12 pun, Kejati tidak terima pelimpahan berkas tahap 2. Akibatnya memberi peluang untuk para koruptor melakukan praperadilan,” tudingnya.

Para pendemo menduga, pihak Kejati NTT yang sengaja mengulur waktu lalu menyuruh tersangka korupsi melakukan gugatan praperadilan. “Karena materi gugatannya sangat lengkap, seperti yang termuat dalam BAP. Yang pegang BAP kan hanya Polda dan Kejati, masyarakat bisa menilai sendiri, materi BAP itu bocor darimana?” ungkapnya.

Pendemo dari Araksi menilai bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak ada kecekatan yang baik dan perhitungan strategis dalam penanganan suatu kasus korupsi (kasus korupsi Bawang Merah Malaka, red) sehingga memberikan ruang kepada pihak lain untuk menang dalam praperadilan.

Araksi mempertanyakan mengapa setelah Kejati NTT melakukan P21 kemudian tidak ditindaklanjuti Jaksa Penuntut Umum? Padahal, hal tersebut telah disampaikan berkali-kali oleh Polda NTT kepada Kajati NTT secara langsung dan menjelaskan bahwa penyidik Polda NTT selalu berkoordinasi lisan secara berturut-turut dengan JPU sejak tanggal 13 Mei – pada 23 Juni 2021.

Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya