ROTE NDAO-onlinentt.com-Bupati Rote Ndao Paulus Henuk mengusulkan sebaiknya Inspektorat di daerah menjadi bagian pencegahan tindak pidana korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).
Paulus Henuk menyampaikan, setelah satu tahun masa kepemimpinannya di Rote Ndao, ia mengistruksikan kepada Inspektorat di daerah itu untuk melakukan pemeriksaan terhadap beberapa desa sebagai sampel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari hasil pemeriksaan tersebut, rata-rata adanya temuan penyelewengan penyalahgunaan anggaran. Karena itu, diminta agar sistem transfer dana desa (DD) langsung ke desa tanpa melalui APBD perlu direviu kembali.
“Saya minta direviu apakah dana desa ditransfer langsung ke desa tanpa melalui APBD, dan apakah fair jika ada penyelewengan maka kepala daerah yang diminta pertanggung jawaban,” kata Paulus Henuk saat rapat bersama KPK via zoom meeting beberapa waktu lalu.
Dikutip dari vidio melalui akun facebook Paulus Henuk yang tayang, Rabu (11/3/2026) bahwa di tahun 2025, sekitar 15 dari 112 desa di Rote Ndao diambil sebagai sampel yang sudah dipreriksa oleh Inspektorat. Hasil pemeriksaan membuktikan adanya temuan penyimpangan penggunaan keuangan negara.
Atas dasar itu, Paulus Henuk memberhentikan (nonaktif) para kepala desa yang melakukan penyimpangan keuangan dan diminta untuk menyetor kembali jumlah uang sesuai temuan di masing-masing desa. Namun, nyatanya dari hasil pemeriksaan hanya sedikit kepala desa yang patuh untuk mengembalikan uang tersebut.
“Saya kasi kesempatan sampai 31 Maret 2026 untuk kembalikan uang temuan tersebut, jika tidak dikembalikan maka 1 April 2026 diserahkan ke aparat penegak hukum untuk diproses,” tegas Paulus Henuk.
Menurut Paulus Henuk, semestinya penegakan hukum menjadi ultimum remidium sama juga seperti fungsi-fungsi KPK yang pertama adalah pencegahan adanya tindakan korupsi.
Ia menyarakan alangka baiknya Inspektorat ada di bawah pengendalian KPK di bagian pencegahan korupsi agar lebih efektif.
Politisi Partai Perindo itu menekankan, Inspektur Inspektorat di daerah diangkat oleh bupati, walikota dan gubernur. Namun, untuk lebih efektif sebaiknya Inspektorat di bawah kedali langsung KPK bagian pencegahan.
“Kalau Inspektur Inspektorat di kabupaten, kota dan provinsi, kalau kepala daerahnya otak miring, kong kali kong bahwa orang-orang itu adalah orang-orang kami jadi tidak usa diperiksa nanti diatur. Inspektur itu orang kita yang diangkat oleh bupati, walikota dan gubernur tapi kalau di bawah kendali langsung KPK bagian pencegahan akan lebih efektif. Jadi usul konkrit saya Inspektorat-Inspektorat di bawah langsung KPK bagian pencegahan,” kata Paulus Henuk.
Ia juga menyinggung tentang dana BOS yang dari pusat ditransfer langsung ke rekening masing-masing sekolah sehingga tidak bisa dikontrol karena tidak melalui APBD. Namun, jika terjadi penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh pihak sekolah, maka kepala daerah yang diminta bertanggung jawab.
Mantan Wakil Ketua DPRD Rote Ndao itu juga meminta KPK mereviu kembali sistem tentang dana BOS ditransfer dari pusat langsung ke rekening sekolah, dana BOK ke puskesmas dan juga dana desa ke desa tanpa melalui APBD.
Ia mempertanyakan apakah sudah fair jika terjadi penyalahgunaan anggaran maka kepala daerah yang dituntut harus bertanggung jawab. Padahal, baik dana desa, dana BOS maupun dana BOK ditransfer langsung dari pusat ke daerah tanpa melalui APBD.*
