Orang Tua Murid dan LSM Bisa Adukan Oknum Guru Pelaku Amoral

486

onlinentt.com-Kupang-NTT- Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, (KIP), merupakan bentuk transparansi dan tanggungjawab badan publik terhadap masyarakat, sebagai pengguna informasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Karena itu, UU KIP sengaja dibuat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif, efisien, akuntabel yang dapat dipertanggungjawabkan.

 

“Dengan keterbukaan informasi publik, kontrol masyarakat terhadap pemerintah maupun berbagai instansi penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara trasnparan dan akuntabel dan dapat  membatasi terjadinya berbagai penyalahgunaan kewenangan serta norma dalam penyelenggaraan pemerintahan”, demikian disampaikan salah seorang pemerhati guru, Kristian Suswono, dikonfirmasi wartawan, Sabtu, (28/11/2020).

 

Mengacu pada hal tersebut, Suwono menegaskan KIP memberi ruang kepada para orang tua/wali dan LSM untuk dapat  mengadukan oknum guru pelaku amoral. Misalnya, terkait pemberitaan, sejumlah media online, bahwa diduga tiga oknum guru telah terlibat, ‘cinta terlarang’pada salah satu SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur, (Prov-NTT).

 

“Kepala sekolah, (Kepsek), layak meminta klarifikasi karena berita itu sudah terlanjur  viral di link pembaca medsos dan itu sudah sesuai kode etik guru”, pungkas dia.

 

Namun Apabila pihak sekolah, ditambahkan Kristian, mendiamkan hal itu maka tentu akan berdampak buruk bagi citra sekolah. Apalagi, jika terjadi pada sekolah negeri. Untuk itu, orang tua murid, dan LSM,  bersama masyarakat bisa melakukan pengaduan ke pihak Dinas Pendidikan dan lembaga ombudsman,

 

Dikatakan Suswono, mengapa  harus melapor, karena ketiga oknum guru berstatus sebagai ASN pada sekolah negeri dan swasta yang gajinya dibayarkan dari APBN dan APBD.

 

“Dasar itulah siapapun warga masyarakatnya dapat mengadu karena telah menyalahi kode etik profesi guru’, imbuh dia.

 

“Jangan berpatokan, bahwa kasus perselingkuhan atau hubungan terlarang yang dilakukan oleh ketiga oknum guru adalah delik aduan. Jika dimasukan ke ranah pidana maka yang berwajib mengadukan hanya oleh pasangan atau suami sah dari para oknum guru pelaku amoral”, terang dia.

 

Namun kembali Kristian mengingatkan bahwa masalah amoral adalah masalah kode etik.

 

“Itu yang perlu diingat dan Undang-Undang KIP ditujukan kepsek atau institusi pemerintahan  yang dibiayai dari hasil pajak APBN mapun APBD, terutama pada para guru sekolah negeri. Kalau guru swasta dibawah naungan yayasan maka perlu dilihat dulu, apakah sekolah tersebut  gratis atau ada pembebanan biaya kepada para siswa”, urainya.

 

Diungkapkan Suswono, kalau pembiayaannya tidak gratis maka masyarakat pun berhak mengadukan para oknum guru-guru tersebut menggunakan Undang Undang KIP, karena publik juga mempunyai hak kontrol terhadap pendidikan.

 

“Tidak hanya soal pelajaran bagi siswa tetapi moralitas tenaga pendidik  adalah yang paling penting dan terutama. Sebab seorang guru tidak hanya mengajar namun juga mendidik dan jika dibiarkan akan berdampak buruk bagi siswa”, ujarnya.

 

Dia mengaku sangat prihatin dengan oknum tenaga pendidik yang berprilaku buruk. Pada hal harusnya, seorang pendidik menjadi teladan, baik terhadap siswa maupun masyarakat di mana dia menetap.

 

“Saya sangat peduli dengan kejadian ini karena dapat mempengaruhi prilaku dan moralitas generasi bangsa, khususnya siswa dan siswi yang

diajarnya”, tandasnya. *endo

 

Comments
Loading...