Pandemi Covid-19 dan Alpanya Peran DPRD Alor

0 183

Oleh: Atha Nursasi
Anggota Hika Malang

onlinentt. com-Bencana kemanusiaan global, Covid-19 telah merebak di Indonesia. Kekhawatiran rakyat diberbagai daerah atas wabah ini makin tak terkontrol, tak terk kecuali di Alor. Setidaknya, per 5 april 2020, berdasarkan data PusDaLops NTT, jumlah penyebaran covid-19 di Alor sebanyak 22 orang dengan masing-masing kategori ODP sebanyak 15 orang dan PDP sebanyak 7 orang.

Besar kemungkinan akan terus bertambah manakala pemerintah daerah lamban dan masih sekedar menghimbau tanpa ada kebijakan ril yang lebih protektif.

Sementara itu, DPRD yang notabene adalah perwakilan rakyat daerah, yang juga sempat memohon restu dan dukungan publik saat musim pemilu, belum juga menampakkan keberpihakannya.

Jangankan mendorong lahirnya kebijakan anggaran yang pro rakyata, sekedar menyapa kembali rakyatnya saja, mungkin tak pernah. Betapun intensnya, himbauan tetap saja tak memberi arti lebih, kecuali sekedar menindaklanjuti instruksi WHO, organisasi kesehatan dunia.

Terbukti, sampai hari ini rakyat masih saja tetap beraktifitas sebagaiman umum terjadi, lebih-lebih hampir dari separoh masyarakat alor menyambut meriah kedatangan seorang kontestan LIDA 2020 pada beberapa waktu lalu, penjemputan massal yang turut merepotkan pemerintah setempat.

Pada titik inilah himbauan social distancing, physical distancing dan Lokal Lockdown oleh Pemkab Alor, kembali dipertanyakan.

Covid-19 dan Hilangnya Peran DPRD Alor
Dalam situasi darurat bencana Covid-19, kehadiran wakil rakyat sangat dibutuhkan, terutama rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Tentu kehadirannya bukan sebagai penghibur hati yang sedang gunda, atau juga sebagai penyambung suara pemerintah (ikut menghimbau), akan tetapi kehadiran DPRD dalam konteks ini adalah menelurkan kebijakan ril yang dapat melindungi rakyat dari potensi terpaparnya virus serta menjamin kebutuhan hidupnya selama masa tanggap darurat.

Tentu hal itu tidak mudah bagi DPRD, tapi juga tidak mustahil untuk diperjuangan. Sebab, kewajiaban dari seorang wakil rakyat adalah memperjuangan kepentingan rakyat betapapun sulitnya, itulah konsekuensi dari seorang pemimpin. Meminjam ungkapan Agus Salim, “menjadi pemimpin adalah menderita”.

Pada pada konteks ini, tugas mengejawantahkan dan memperjuangakan aspirasi rakyat ditengah ancaman Covid-19 menjadi tangungjawab DPRD yang mesti ditunaikan.

Artinya DPRD sebagai wakil dari rakyat daerah yang juga lahir, digaji dan hidup dari penderitaan rakyat harus menjadi benteng utama dalam melindungi rakyatnya.

Meski begitu, melihat perkembangan covid-19 yang kian melaju dan sulit dihindari, sementara berbagai himbauan yang sedang berjalan, tidak juga berlangsung efektif. Dilain sisi belum ada tanda-tanda keseriusan DPRD Kabupaten Alor untuk melakukan gebrakan besar demi menyelamatkan rakyatnya.

Alih-alih melaksanakan tugas dan fungsinya, DPRD malah bungkam dan “menghindar” dari kepanikan dan kekhawatiran rakyat. praktis, sebagaian rakyat mulai mengeluhkan mahalnya harga sembako, keluhan tenaga medis tentang minimnya APD dan tidak memadainya fasilitas kesehatan, belum lagi buruh harian dan pedagang pasar yang pendapatan hariannya mulai berkurang, bahkan mungkin tidak sama sekali dalam masa social distancing.

Ditambah, potensi lahirnya dampak sosial ekonomi rakyat akibat lambannya penangan oleh pemerintah, adalah bukti alpanya DPRD dalam memperjuangkan kepentingan rakyat setempat.

Oleh karenanya, untuk menebus dosa-(semoga dilakukan), DPRD mesti menampakkan dirinya dengan memaksimalkan fungsinya demi mendesak pemerintah Kabupaten Alor untuk segera melahirkan berbagai kebijakan yang tepat sehingga mampu menepis kemungkinan terburuk yang ditimbulkan akbibat Covid-19.

Salah satu kebijakan yang penting dan mendesak adalah realokasi anggaran. Tentu dibarengi dengan prinsip pengelolaan yang baik dan transparan dengan mekanisme yang berlaku. hal tersebut parallel dengan fungsi DPRD yakni Budgeting, Legislasi dan pengawasan. pada konteks Realokasi anggaran untuk Covid-19, DPRD dapat menggunakan seluruh fungsinya untuk mendesak pemeritnah segera mengalihkan anggaran untuk penanganan covid-19.
Peran DPRD Dan Realokasi Anggaran untuk Covid-19.

Pemerintah Kabupaten Alor diketahui memiliki total APBD tahun 2020 sebesar 1,172 Trilyun.

Berdasarkan rilis yang dipublis melalui laman wabside Pemkab. Alor, penjelasan mengenai alokasi umum terbagi dalam beberapa sektor, seperti; alokasi untuk Dana Alokasi Uumum (DAU) sebesar Rp 643,15 Milyar, dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 8,15 Milyar.

Selain itu, Terdapat Dana Desa sebesar Rp 166,52 Milyar, dan DAK sebsesar 254,00 Milyar. Hal ini serupa dengan apa yang diatur dalam Peraturan Menteru Keuangan.

Untuk lebih rinci, Realokasi anggaran dapat dilakukan dengan menyisir sejumlah program disetiap OPD, proyek pembangunan diatas 5 M, dan program serta tunjangan DPRD dan Bupati yang digunakan untuk sebesar-besarnya penangan Covid-19.

Hal tersebut senada dengan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 17/PMK/.07/2020, tentang mekanisme penyaluran dana untuk penangan Covid-19.

Secara umum, ruang lingkup peraturan ini mencakup, Penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan dana Insentif Darah (DID), sehingga tidak ada alasan untuk menunda, apalagi mengabaikan.

Ini berarti, DPRD selain memiliki kewenangan untuk mengitervensi kebijakan anggaran, kehadiran PMK di atas sekaligus menjadi dasar legitimasi yang kuat untuk mendesak Pemerintah segera mengalihkan anggaran untuk Covid-19, serta, sekaligus menepis sejumlah alibi politis-normatif yang barangkali menjadi alasan alpanya DPRD dalam penanganan Covid-19 di alor.

Karena hanya penguasa dzolim-lah yang membiarkan rakyat menanggung penderitaanya sendiri, (semoga DPRD alor tidak termasuk).

Sekalipun begitu, dalam upaya untuk merealokasi anggaran harus dibarengi dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

Baik dalam perencanaan perubahan maupun penggunaan dan pelaksanaanya. sebab, selain untuk melaksanakan prinsip pengelolaan anggaran sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2019, bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, juga membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasannya.

Dilain sisi, hal tersebut merupakan suatu upaya untuk menghindari berbagai interes kelompok tertentu dalam memanfaatkan situasi ini demi meraup keuntungan tertentu, yang justru memperburuk keadaan.

Artinya, Peran DPRD dalam mengontrol penggunaan anggaran selama masa tanggap darurat harus menjadi jantung untama untuk menekan tidak terjadinya potensi korupsi.

Dengan demikian, DPRD sendiri sedari awal sudah terhindar dari berbagai interes, termasuk dengan Partai. sebab, jika dalam pktiknya ditemukan adanya dugaan Tipikor, sesorang dapat dikenakan pidana Mati, (baca;tipikor.

Tentunya publik tidak mengharapkan persoalan itu terjadi, namun ketika menganggap sepeleh, atau bahkan mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada penggunaan anggaran dalam situasi darurat seprti ini maka, bukan mustahil, sebaliknya justru potensi korupsi itu besar kemungkinan terjadi…!!***

Leave A Reply

Your email address will not be published.