Ketua Araksi NTT itu pun lanjut mengingatkan Ketua DPR NTT, Emi Nomleni, bahwa dalam situasi demikian, Ketua DPRD NTT seharusnya lebih merepresentasi masyarakat TTS untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Besipae, mengkritisi pemerintah dan tidak boleh mengikuti saja apa yang dilakukan Pemprov NTT terkait Besipae.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ketua DPR seharusnya jalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah (Gubernur VBL, red). Kalau diam, maka untuk apa duduk di DPR? ”
Menurut Alfred Baun, kehadiran Gubernur, Bupati, DPR, atau kehadiran Negara seyogianya untuk membuat rakyat menjadi baik.
“Kalau hanya hadir untuk membuat susah masyarakat, untuk menggolkan satu program, maka program itu untuk apa? Masa, Gubernur dengan dana Provinsi hanya mampu bangun 37 (Tiga Puluh Tujuh) unit rumah dengan ukuran 4×5 saja,” kritiknya lagi. *tim

Ikuti Kami
Subscribe































