Lany Koroh Dinilai Telah Merugikan Pribadi Rektor dan Lembaga UPG 4

0 116

onlinentt. com-NTT,-Rektor Universitas Persatuan Guru 1945, Nusa Tenggara Timur, (UPG 45-NTT), David R. E Selan, SE, MM, bersama sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Senin, (10/02/2020), dalam klarifikasi terhadap status Lani Koroh mantan Dosen Universitas PGRI NTT Tahun 2014, di akun facebook miliknya, tanggal 3 Pebruari 2020, pukul 04.20 wita, pengaduan ke Komisi V DPRD Provinsi NTT yang dimuat pada salah satu media syber dan postingan rekaman pembicaraan di group whatsApp NTT-1, dinilai sebagai tindakan yang merugikan dirinya secara pribadi dan sebagai rektor serta juga lembaga UPG 1945.

“Ini merupakan sala satu tindakan pidana karena ada unsur pencemaran nama baik,” ujar David Selan.

Diterangkan David, apa yang diposting baik di akun facebook, whatsApp dan pengaduan ke DPRD Prov-NTT, yang dirilis dan diposting oleh media syber tertentu, adalah tidak benar.

“Tindakan tersebut tanpa sadar atau tidak telah memfitnah saya sebagai rektor dan lembaga,” pungkas dia.

Selan menambahkan, selaku rektor UPG 1945 NTT perlu meluruskan fakta yang sebenarnya agar publik dapat menilai apakah benar pihaknya telah bertindak tidak adil terhadap Lanny I. D Koroh.

“Awalnya, Lanny I. D Koroh, berstatus sebagai dosen tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Asing, (STIBA), Cakrawala Nusantara Kupang. Kemudian, dia mengajukan permohonan untuk pindah homebase dari PDPT STIBA CNL beralih menjadi PDPT ke Universitas PGRI NTT, guna melanjutkan study S3 di Denpasar Bali. Lalu karena memiliki itiked baik maka Universitas PGRI NTT mengabulkan permohonannya, ungkapnya.

Dilanjutkan, memang secara administrasi Lanny I. D Koroh, terdata selaku Dosen tetap pada Universitas PGRI NTT namun dia tidak menjalankan kewajiban sebagai Dosen tetap guna memenuhi tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Lebihnya lagi, malah mengajukan permohonan agar mendapatkan rekomendasi supaya bisa melanjutkan study S3 di Denpasar Bali, bebernya.

David juga menyanggah pernyataan Lani Koroh, bahwa tidak pernah menerima gaji.

“Pernyataan Lani Koroh itu tidak benar dan saya perlu tegaskan, bahwa selama dia pindah homebase dan menjadi Dosen tetap pada Universitas PGRI NTT sejak Tahun 2014, dia tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai seorang Dosen sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi, di mana setiap dosen berkewajiban mengajar 12 SKS sebagai pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu 8 SKS bagi pendidikan dan pengajaran, 2 SKS untuk penelitian dan pengembangan dan 2 SKS pada pengabdian kepada masyarakat.

“Selain tidak menjalankan kewajiban sebagai Dosen tetap dia juga tidak melaksanakan kewajiban terkait absensi kehadiran namun pihak universitas PGRI NTT selalu toleransi membayarkan upahnya sejak tahun 2014 hingga tahun 2015. Bahkan, lembaga membantu biaya pendidikan yang dia jalani,” urainya.

Dijelaskan Selan, Fakta yang berikut adalah ibu Lanny I.D Koroh saat mendapatkan rekomendasi tugas belajar dari pihak rektor PGRI NTT, status ibu Lanny I.D Koroh dalam forlap dikti masih berstatus sebagai dosen aktif karena yang bersangkutan tidak pernah memberitahukan kepada bagian akademik agar tugas belajarnya yang asli diupload dikti sebagai dosen tugas belajar.

Disamping itu, David menegaskan, fakta lain juga menunjukkan bahwa selama menjalankan study di Denpasar, Lani Koroh tidak pernah melaporkan perkembangan hasil studinya kepada pihak lembaga. Bahkan, usai tugas belajar pun tidak pernah melapor guna proses perubahan status dosen pada Forlap Dikti di Jakarta.

“Lani Koroh tidak beretika karena setelah mendapatkan rekomendasi dan selesai tugas belajar menjalankan tugas sebagai dosen malah ingin mengundurkan diri dari lembaga yang telah membantunya,” timpahnya.

Selan juga membantah pernyataan Lanny I.D Koroh, bahwa tanpa sepengetahuan dirinnya, Universitas PGRI NTT telah mencaploknya sebagai Dosen PDPT.

“Itu tidak benar sebab ketika ada Keputusan Menteri Riset dan Perguruan Tinggi Nomor 289, Tahun 2017, data-data Dosen pada PDPT Universitas PGRI NTT otomatis dipindahkan pada PDPT Universitas Persatuan Guru 1945. Dengan demikian maka dengan sendirinya, data dari Lanny I.D Koroh masuk sebagai Dosen PDPT UPG 1945,” terangnya.

Dinilai Selan, pernyataan Lanny I. D. Koroh, terkesan memutarbalikan fakta karena kemungkinan dirinya tidak mau membantu mensukseskan pelaksanaan akreditasi program study.
Terbukti, saat dilakukan akreditasi Program study Bahasa Inggris, lembaga yang meminta untuk memasukan copyan ijazah S3 tetapi yang bersangkutan enggan memberikan.

Pada kesempatan itu. Rektor UPG 1945 ini mengaku akan melaporkan pidana terhadap Lanny I. D. Koroh, terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, yang mengacu pada pasal 310 KUHP pasal 27, pasal 45 ayat 3 mengenai UU No 19 Tahun 2016, tentang informasi dan transaksi elektronik, selanya.

Akhir kata, David mengajak semua pihak terkait agar ke depan, persoalan ini dapat dimediasi oleh pemerintah Provinsi NTT, melalui pendekatan sosial, sesuai kultural dan budaya guna mendapatkan hasil yang terbaik dan dapat bergandeng tangan bersama untuk melakukan langkah-langkah strategis dan inovatif bagi Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, agar semakin maju, mandiri dan berdaya saing di mata nasional dengan prinsip mengedepankan kualitas sumber daya manusia dalam meningkatkan keterampilan mahasiswa di segala bidang serta memberikan manfaat bagi masyarakat, tandasnya.

Comments
Loading...