Ketua DPC PDIP Rote Ndao Bantah Ada LPJ Fiktif

213

onlinentt.com-ROTE NDAO-Ketua Dewan Pengurus Cabang, (DPC), PDI Perjuangan Kabupaten Rote Ndao, Denison Moy, ST dalam jumpa pers bersama sejumlah wartawan, Senin, (30/11/2020), bertempat di  Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao membantah ada Laporan Pertanggung Jawaban, (LPj), fiktif.  Sebab dalam setiap tahun, Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, (BPK-RI), selalu melakukan audit terhadap setiap LPJ.

“Sehingga bila beredar rumor, bahwa pihaknya belum melunasi biaya kontrakan sekretariat pada Tahun 2019 lalu itu tidak benar karena hingga kini pihaknya belum juga menerima hasil audit BPK RI melalui pemerintah daerah setempat terkait hasil audit laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana pembinaan partai”, terangnya.

 

Ketua DPC periode 2019-2024 ini mengaku, pembicaraan rumah milik Erna Tomasui dijadikan sebagai Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Rote Ndao itu terjadi pada masa kepemimpinan Zinsendorf Yosus Adu, dan bendaharanya adalah Dikson Suwongto.

 

“Maka seluruh birokrasi dan transaksi pembayaran langsung ditangani oleh  Dikson Suwongto”, terang dia.

Sementara terkait pembiayaan rental mobil, ditambahkan mantan aktivis GMKI ini, di pengukuhan pengurus PAC, DPC PDI Perjuangan saat itu terdapat sejumlah mobil yang disewakan dan tidak hanya dua buah mobil saja.

 

“Ada mobil jarot yang disewakan oleh Rony tapi karena mereka grup maka adimistrasinya ditandatangan oleh Rony,” terangnya..

 

Bahkan untuk jelasnya, Denison Moy, menambahkan telah menghubungi Rony via telepon genggam dan telah memperoleh penjelasan kalau dia pernah dikonfirmasi oleh Djanu Manafe (red=Yan Manefe) dan Dikson Suwongto, terkait pembayaran biaya rental mobil. Dan Rony menyampaikan, bahwa ada dua mobil miliknya yang disewakan.  sementara mobil lainnya tidak diketahui disewa atau tidak,” pungkasnya.

 

Pada kesempatannya, Moy juga berkisah, sejak dipercaya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Rote Ndao Oktober Tahun 2019 lalu, dalam setiap kegiatan partai, selalu melibatkan semua pengurus.

 

Disampaikan Denison, pengelolaan dana bantuan pembinaan partai politik Tahun Anggaran, (TA), 2019 lalu, sebesar  67. 858. 673 rupiah, dipertanggung jawabkan oleh bendahara. Sedangkan untuk TA 2020, sejauh ini belum bisa pencairan karena ketidakadaan bendahara  di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Rote Ndao.

“Karena pada tanggal 20 Januari 2020 lalu, Dikson Suwongto telah undurkan dari jabatan sebagai bendara maka kita perlu minta petunjuk teknis dari DPD PDI Perjuangan Provinsi NTT, (Prov-NTT), untuk perubahan penandatanganan specimen,”jelasnya.

“Ada 2 partai politik yang belum cairkan dana bantuan pembinaan dari pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020, yakni Partai Keadilan Sejahtera, (PKS), dan  PDI Perjuangan’, akunya.

 

HadIr dalam Jumpa pers tersebut, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, Zinsendorf Yosus Adu, Wakil Ketua Bidang Kehormatan dan Organisasi, Samuel Nassa dan Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Rote Ndao, Soleman Selly. *MT

 

Comments
Loading...