Gambar ilustrasi yang mirip
onlinentt.com –Rote Ndao –Di tengah geliat pembangunan infrastruktur yang terus menyentuh berbagai wilayah pelosok dan pinggiran Kabupaten Rote Ndao, masyarakat Desa Batutua, Kecamatan Rote Barat Daya (RBD), justru mengaku masih menanti perhatian serius pemerintah daerah.
Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat Batutua merasa dianaktirikan dalam pembangunan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bahkan, muncul kesan di tengah warga bahwa Pemerintah Kabupaten Rote Ndao terkesan masa bodoh terhadap kondisi desa yang dahulu secara fisik merupakan pusat pemerintahan Kecamatan Rote Barat Daya.
Keluhan masyarakat terutama berkaitan dengan kondisi sejumlah akses jalan yang hingga kini dinilai belum mendapatkan perhatian sebagaimana yang mereka harapkan.
“Di daerah pelosok dan pinggiran desa saja jalan sudah dibuka, diaspal bahkan ada yang dikerjakan hotmix.
Tetapi Batutua yang dahulu secara fisik merupakan ibu kota Kecamatan Rote Barat Daya justru seperti tidak dilihat pemerintah,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Menurut warga tersebut, kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar bagi masyarakat. Sebab, pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat menentukan aktivitas masyarakat.
Beberapa akses yang menjadi perhatian warga antara lain jalan lingkar menuju kawasan bekas Kantor Camat Rote Barat Daya, akses menuju lapangan sepak bola, SD Inpres Batutua hingga Rumah Jabatan Camat Rote Barat Daya.
Warga menilai kondisi sejumlah ruas tersebut seharusnya menjadi perhatian pemerintah, terlebih Batutua memiliki sejarah sebagai kawasan pusat pemerintahan Kecamatan Rote Barat Daya.
Ironisnya, menurut masyarakat, persoalan tersebut bukan hanya terjadi dalam pemerintahan sekarang. Warga mengaku telah merasakan minimnya sentuhan pembangunan sejak era pemerintahan Bupati Rote Ndao Drs. Leonard Haning, MM, kemudian pemerintahan Bupati Paulina Haning-Bullu hingga pemerintahan Bupati Rote Ndao saat ini, Paulus Henuk, SH.
“Dari pemerintahan sebelumnya sampai sekarang, kami merasa belum mendapatkan perhatian pembangunan yang serius.
Kami melihat pembangunan di tempat lain terus berjalan, tetapi Batutua seperti dibiarkan,” ungkap warga tersebut.
Perasaan semakin terpinggirkan itu disebut warga semakin kuat setelah sejumlah pusat pelayanan yang sebelumnya berada di Batutua dipindahkan ke Desa Oehandi.
Kantor Camat, Puskesmas dan Pasar yang sebelumnya menjadi bagian dari aktivitas masyarakat Batutua kini telah berpindah.
Warga berharap perpindahan tersebut tidak membuat perhatian pemerintah terhadap Batutua ikut berkurang.
“Kalau pusat pemerintahan dan pelayanan sudah dipindahkan, jangan sampai desa kami juga ikut dilupakan. Kami masih masyarakat Rote Ndao dan tetap membutuhkan pembangunan,” tegasnya.
Warga mengatakan, mereka tidak iri terhadap pembangunan di desa atau wilayah lain. Justru masyarakat menyambut baik pembangunan jalan yang telah dilakukan pemerintah hingga ke pelosok.
Namun, pemerataan pembangunan dinilai harus menjadi perhatian bersama agar tidak ada wilayah yang merasa tertinggal atau luput dari kebijakan pembangunan.
Menurut masyarakat, jalan yang baik sangat penting untuk mendukung mobilitas warga, aktivitas ekonomi, akses pendidikan serta pelayanan sosial lainnya.
Karena itu, masyarakat Batutua berharap Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tidak hanya menerima laporan pembangunan dari perangkat daerah, tetapi juga turun langsung melihat kondisi infrastruktur di lapangan.
Kehadiran pemerintah secara langsung di tengah masyarakat dinilai penting untuk mengetahui apakah program pembangunan yang selama ini direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan warga.
Masyarakat juga berharap Bupati Paulus Henuk dapat memberikan perhatian khusus terhadap Batutua dan memasukkan kebutuhan pembangunan desa tersebut dalam skala prioritas sesuai kemampuan keuangan daerah.
Bagi warga, perhatian pemerintah tidak harus selalu dalam bentuk proyek besar. Penanganan terhadap akses jalan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat pun sudah menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah.
“Yang kami minta sederhana.
Pemerintah datang melihat kondisi kami, kemudian menentukan apa yang memang harus dibangun. Jangan sampai kami terus menunggu sementara pembangunan sudah berjalan di tempat lain,” katanya.
Aspirasi tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai seberapa banyak proyek yang telah dikerjakan, tetapi juga mengenai pemerataan manfaat pembangunan.
Ketika jalan-jalan di sejumlah wilayah pelosok dan pinggiran mulai tersentuh aspal dan hotmix, masyarakat Batutua berharap desa mereka tidak terus berada di belakang dalam antrean pembangunan.
Batutua ingin membuktikan bahwa statusnya sebagai wilayah yang dahulu menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Rote Barat Daya bukan hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga menjadi alasan bagi pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap penataan dan pembangunan kawasan tersebut.
Masyarakat kini menunggu langkah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao untuk menjawab keresahan tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Batutua Maxi Narang belum memberikan tanggapan terkait aspirasi masyarakat.
Upaya konfirmasi melalui panggilan WhatsApp sebelumnya belum mendapatkan respons.
Bagi masyarakat Batutua, pembangunan yang adil adalah pembangunan yang tidak membedakan antara pusat dan pinggiran, antara wilayah yang ramai dan wilayah yang selama ini kurang terdengar suaranya.
Mereka berharap pemerintah daerah tidak membiarkan Batutua terus merasa terlupakan, tetapi menghadirkan perhatian nyata melalui pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.*




















