onlinentt.com-Rote Ndao | Dari sebuah kabupaten kepulauan di ujung selatan Indonesia, suara tentang pentingnya keadilan fiskal daerah dibawa ke ruang kebijakan nasional. Suara itu datang dari Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, SH.
Di tengah forum nasional yang membahas penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Paulus Henuk tidak hanya hadir sebagai peserta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menggunakan kesempatan tersebut untuk menyampaikan perspektif Rote Ndao sekaligus mengangkat persoalan yang selama ini menjadi tantangan bagi daerah dalam mengelola potensi dan membiayai pembangunan.
Paulus Henuk menghadiri Workshop Koordinasi Strategis Implementasi Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) bagi Pimpinan Daerah, yang berlangsung di Hotel Four Points, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (03/09/2026).
Forum tersebut menjadi ruang strategis untuk membahas upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah.
Namun bagi Paulus, penguatan PAD tidak cukup hanya dengan mendorong daerah meningkatkan penerimaan.
Ada persoalan yang jauh lebih mendasar, yakni kejelasan kewenangan, sinkronisasi regulasi, pembagian penerimaan dan keterlibatan daerah dalam setiap kebijakan yang berdampak terhadap kemampuan fiskalnya.
Membawa Realitas Rote Ndao ke Ruang Nasional
Sebagai daerah kepulauan, Rote Ndao memiliki karakteristik geografis dan potensi ekonomi yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia.
Karakteristik tersebut, menurut Paulus, perlu menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan fiskal yang diterapkan secara nasional.
Salah satu hal yang disampaikannya adalah perlunya sinkronisasi regulasi dan kebijakan antar-kementerian maupun lembaga.
Menurut Paulus, sinkronisasi tersebut penting agar pelaksanaan kebijakan di daerah tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun aturan.
Hal ini terutama berkaitan dengan pengelolaan pajak dan retribusi sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah.
Paulus juga menyoroti masih adanya potensi tumpang tindih pemungutan pajak antara pemerintah kabupaten dan provinsi, termasuk pada sektor kelautan.
Persoalan tersebut menjadi penting bagi Rote Ndao karena sebagai daerah kepulauan, sektor kelautan memiliki potensi ekonomi yang besar bagi masyarakat.
Menurut Paulus, diperlukan kejelasan mengenai pembagian kewenangan sekaligus skema pembagian penerimaan yang lebih adil.
Dengan demikian, potensi ekonomi yang berada di daerah dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Keadilan Fiskal Tidak Berarti Menyamakan Semua Daerah
Gagasan Paulus Henuk berangkat dari sebuah kenyataan bahwa setiap daerah memiliki kemampuan fiskal dan tantangan pembangunan yang berbeda.
Daerah perkotaan tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah kepulauan.
Demikian pula daerah yang memiliki basis pendapatan besar akan menghadapi kondisi yang berbeda dengan daerah yang kapasitas fiskalnya masih terbatas.
Karena itu, kebijakan fiskal nasional menurut Paulus harus mampu melihat keragaman tersebut.
Ia juga menyampaikan pandangan mengenai kebijakan pemotongan transfer ke daerah.
Menurut Paulus, kepala daerah perlu dilibatkan sejak tahap perumusan kebijakan yang berdampak langsung terhadap kapasitas fiskal pemerintah daerah.
Sebab, kepala daerah merupakan pihak yang memahami secara langsung kondisi masyarakat, karakteristik wilayah serta berbagai tantangan pembangunan di lapangan.
Masukan dari daerah menjadi penting agar kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat benar-benar mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi masing-masing daerah.
Bagi Rote Ndao yang memiliki kapasitas fiskal terbatas, perubahan kebijakan transfer ke daerah tentu dapat berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
Karena itu, menurut Paulus, komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat.
Daerah tidak seharusnya hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga perlu diberikan ruang untuk ikut memberikan pemikiran dalam proses perumusannya.
Gagasan dari Daerah untuk Kepentingan Nasional
Apa yang disampaikan Paulus Henuk dalam forum tersebut pada dasarnya tidak hanya berbicara tentang kepentingan Rote Ndao.
Persoalan mengenai pembagian kewenangan, optimalisasi potensi daerah, keadilan penerimaan dan keterlibatan pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan fiskal merupakan tantangan yang juga dihadapi berbagai daerah di Indonesia.
Karena itu, perspektif yang dibawa Paulus dari Rote Ndao memiliki relevansi lebih luas.
Rote Ndao hadir bukan hanya sebagai daerah yang menerima kebijakan, tetapi sebagai daerah yang ikut menawarkan pemikiran.
Inilah yang membuat kehadiran Paulus dalam forum nasional tersebut menjadi penting.
Dari daerah kepulauan dengan segala keterbatasannya, muncul gagasan bahwa pembangunan yang berkeadilan harus dibangun melalui hubungan pusat dan daerah yang lebih komunikatif, transparan dan proporsional.
Paulus berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah tidak berhenti pada forum-forum pertemuan, tetapi dapat menghasilkan kebijakan yang benar-benar memberikan ruang bagi daerah untuk berkembang berdasarkan potensi dan karakteristiknya.
Ia juga berharap kebijakan fiskal ke depan dapat dirumuskan secara lebih inklusif dan terukur, sehingga pemerintah daerah memiliki kemampuan yang semakin kuat dalam membiayai pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rote Ndao Punya Suara, Punya Gagasan
Perjalanan Paulus Henuk menghadiri forum tersebut membawa pesan yang lebih besar bagi Rote Ndao.
Bahwa sebuah daerah kepulauan yang berada jauh dari pusat pemerintahan nasional tetap memiliki kesempatan untuk menyampaikan gagasan dan memperjuangkan kepentingan masyarakatnya di tingkat nasional.
Paulus membawa persoalan Rote Ndao bukan sekadar sebagai keluhan, melainkan sebagai bahan pemikiran untuk memperbaiki tata kelola fiskal dan hubungan pusat-daerah.
Dari Pulau Rote, suara tentang keadilan fiskal kini ikut hadir dalam percakapan nasional.
Dan dari forum tersebut, satu hal menjadi semakin jelas: pembangunan daerah membutuhkan lebih dari sekadar anggaran.
Pembangunan membutuhkan gagasan, keberanian menyampaikan perspektif daerah, serta kemauan untuk membangun komunikasi yang setara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Melalui forum nasional itu, Paulus Henuk menunjukkan bahwa Rote Ndao memiliki suara.
Bukan hanya suara untuk meminta perhatian, tetapi suara yang membawa gagasan tentang bagaimana potensi daerah dapat dikelola secara lebih adil dan bagaimana kebijakan nasional dapat semakin memperhatikan realitas daerah kepulauan.
Dari Pulau Rote untuk Indonesia—sebuah gagasan tentang keadilan fiskal, kemandirian daerah dan pembangunan yang lebih berkeadilan.*
