Sertipikat Sekolah Rakyat Diserahkan, Pemkab Rote Ndao Pastikan Aset Pendidikan Berdiri di Atas Dasar Hukum

- Redaksi

Kamis, 8 Oktober 2026 - 10:21 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Reporter : John Henuk Editor : Redaksi
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

onlinentt.com–Rote Ndao | Upaya memperkuat kepastian hukum atas aset pendidikan di Kabupaten Rote Ndao kembali mendapat perhatian. Kantor Pertanahan Kabupaten Rote Ndao menyerahkan sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Rote Ndao untuk lahan yang diperuntukkan bagi Sekolah Rakyat.

 

Penyerahan sertipikat tersebut berlangsung di Kantor Bupati Rote Ndao, Rabu, 7 Oktober 2026, sebagai bagian dari momentum peringatan 66 tahun Undang-Undang Pokok Agraria.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Bagi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, sertipikat tersebut tidak hanya menjadi dokumen administrasi pertanahan.

Baca Juga :  Rp11,15 Miliar Temuan Desa Masih Menunggu Setoran, 29 Desa Rote Ndao Disorot: Seberapa Serius Tindak Lanjutnya?

 

Lebih dari itu, sertipikat menjadi bukti kepastian hukum sekaligus landasan penting dalam memastikan aset yang diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan memiliki status yang jelas.

 

Kepastian hukum atas tanah menjadi bagian penting dalam pembangunan fasilitas publik. Dengan legalitas yang terang, pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat untuk menjaga, mengelola dan mengembangkan aset tersebut agar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

 

Sekolah Rakyat sendiri merupakan bagian dari perhatian pemerintah terhadap perluasan akses dan pemerataan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan lebih besar untuk memperoleh kesempatan pendidikan yang layak. Karena itu, legalitas lahan menjadi salah satu fondasi penting.

Baca Juga :  Lakamola Sambut Masa Depan, Dukungan Masyarakat Perkuat Pembangunan K-SIGN Tahap II di Rote Timur

 

Pembangunan pendidikan tidak cukup hanya berbicara tentang gedung dan sarana, tetapi juga memastikan setiap aset yang digunakan untuk kepentingan masyarakat memiliki kepastian hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

 

Penyerahan sertipikat ini sekaligus memperlihatkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan dalam menata serta mengamankan aset daerah.

 

Momentum 66 tahun Undang-Undang Pokok Agraria pun menjadi pengingat bahwa tanah bukan hanya persoalan kepemilikan, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, kemanfaatan dan keberlanjutan pembangunan.

Baca Juga :  Sehubungan Berita onlinentt.com, "Bantuan Kepada Warga Terdampak Badai Seroja oleh Yayasan WVI dan Pemdes Papela Diduga Salah Sasaran dan Terkesan Sangat Rahasia", Begini Klarifikasi Yayasan WVI

 

Bagi Rote Ndao, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menata aset pemerintah secara lebih tertib sekaligus memastikan fasilitas yang dibangun untuk kepentingan masyarakat dapat terus dimanfaatkan dari generasi ke generasi.

 

Sertipikat itu akhirnya bukan sekadar selembar dokumen pertanahan. Ia menjadi penanda bahwa sebuah lahan untuk pendidikan telah memiliki pijakan hukum yang jelas—sebuah fondasi penting untuk menghadirkan pelayanan publik yang aman, tertib dan berkelanjutan.*

Berita Terkait

Rutin Bayar PBB, tapi Belum Ada Sertipikat Tanahn
Sempat Jadi Kendala, Proses Geotagging_ dalam Program PERINTIS 10 Hari, Membawa Manfaat bagi PPAT dan Masyarakat
Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah
Kementerian ATR/BPN Dampingi Masyarakat Hukum Adat di Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam Pendaftaran Tanah Ulayat
Kementerian ATR/BPN Terima Dua Rekomendasi dari Kemenko Kumham Imipas untuk Penguatan Kebijakan Berbasis Hukum dan HAM
Peringati Hari Pahlawan, Kalapas Baa Tekankan Empat Nilai Keteladanan dalam Pengabdian
Pekan Kebhinekaan, SMA Negeri 1 Lobalain Rajut Keberagaman dan Perkuat Persatuan
Lapas Baa Salurkan Paket Sembako kepada Keluarga Warga Binaan

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 20:41 WITA

Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah

Senin, 16 November 2026 - 16:35 WITA

Program ASYK, SMA Negeri 1 Lobalain Bangun Budaya Sekolah Asri, Sehat, Disiplin dan Kreatif

Senin, 16 November 2026 - 12:13 WITA

Cegah Penyalahgunaan NAPZA, SMA Negeri 1 Lobalain Edukasi Pelajar tentang Bahaya Narkoba

Sabtu, 14 November 2026 - 21:06 WITA

Hari Belajar Guru, SMA Negeri 1 Lobalain Evaluasi Penyebab Rendahnya Partisipasi Murid di Kelas

Selasa, 10 November 2026 - 18:21 WITA

Peringati Hari Pahlawan, Kalapas Baa Tekankan Empat Nilai Keteladanan dalam Pengabdian

Senin, 9 November 2026 - 18:25 WITA

Menteri Nusron Cabut dan Tertibkan HGU 11 Korporasi Terindikasi Terlibat dalam Kebakaran Hutan dan Lahan

Senin, 9 November 2026 - 11:56 WITA

Layanan ATR/BPN Dekat Bantu Masyarakat Pahami Persyaratan dan Prosedur Layanan Pertanahan

Kamis, 5 November 2026 - 11:18 WITA

Hanya Empat Camat Hadiri Pembukaan Sidang Paripurna IV DPRD Rote Ndao, Ke Mana yang Lain?

Berita Terbaru

Uncategorized

Rutin Bayar PBB, tapi Belum Ada Sertipikat Tanahn

Minggu, 22 Nov 2026 - 08:42 WITA

Uncategorized

Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah

Jumat, 20 Nov 2026 - 17:07 WITA