onlinentt.com-Diduga proses penetapan status tersangka terhadap kliennya oleh penyidik Kepolisian Sektor Maulafa, (Polsek), menyalahi dan melanggar mekanisme yang diatur dalam KUHAP serta Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Kuasa Hukum , Yusak Langga, Marthen Dillak, SH, MH, Simson Lasi, SH, MH, dan rekan-rekan mempraperadilan Kapolresta Kupang.
Pra Peradilan tersebut telah didaftarkan pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 di Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang dengan nomor register : 17/Pid.Pra/2021/PN.Kpg.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Termohon dalam perkara Pra Peradilan ini adalah Kepala Kepolisian Resor Kota Kupang karena selain dalam surat penetapan tersangka ditandatangani oleh Kapolres, juga secara hirakih dalam strukturisasi institusi Kepolisian secara tingkatan, atasannya Polsek adalah Polres” ungkap Marthen Dillak dan Simson Lasi di Kampus UPG 45 Kupang, Selasa, (14/12/2021).
Marthen Dillak menjelaskan, tujuan Pra Peradilan yang dilakukan tidak untuk menghalangi proses hukum pada Polsek Maulafa, melainkan semata untuk menegakan prosedur hukum penanganan perkara semacam ini agar ke depan persoalan semacam ini tidak lagi menimpah masyarakat yang lemah atau tidak paham hukum,”aku dia diaminkan Lasi.
Ditambahkan Dillak dan Lasi, dalam Pra Peradilan hari Rabu, 15 Desember 2021, pihaknya akan pertanyakan apa yang menjadi motif Kepolisian Resor Kota Kupang dalam menetapkan kliennya menjadi tersangka. Sebab, sebelumnya Kapolsek Maulafa pada saaf pelaksanaan restorative justice pada tanggal 2 Desember 2021 lalu, mengaku bahwa yang menetapkan klien mereka menjadi tersangka adalah Polresta Kupang,
karena gelar perkaranya di Polresta bukan di Polsek. Sedangkan kasus yang sama, sebelumnya oleh kliennya juga dilaporkan ke SPKT Polda NTT tetapi menurut mereka tidak memenuhi unsur hukum.
“Ini aneh….laporan yang sama oleh orang yang berbeda….kokh diterima; “ucap Dillak.
Marthen Dillak dan Simson Lasi berharap agar Kapolri dan Kapolda NTT jangan menutup mata dan telinga terhadap dugaan tindakan kesewenang wenangan anggotanya di Polsek Maulafa.
“Kapolri perlu tegas kepada Kapolda untuk mengevaluasi kinerja Kapolsek Maulafa, sebab ini dapat mencoreng citra Kepolisian di mata masyarakat yang lagi bagus,”papar mereka.
Akhir kesempatannya, mereka meminta agar Kapolda NTT segera mengambilalih kasus ini agar ditangani secara profesional dan independen.
“Tetapi sama saja kalau Kapolda juga terkesan tutup telinga dan mata maka pasti hukum di NTT, dapat dikatakan mati suri,” tegasnya. tim
Ikuti Kami
Subscribe
