“Kami ingin agar semua anggaran itu melibatkan partisipasi publik. Kemudian juga, secara administrasi juga dia harus ter-record baik, harus bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian di sisi hukum, dia tidak berisiko hukum, atau berpotensi masalah hukum. Dan tentunya juga bagi kami partisipasi publik dan proses politiknya jalan secara paralel,” tambah Gubernur Melki.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu poin penting yang disampaikan Gubernur Melki adalah upaya NTT untuk lebih mandiri secara finansial. Ia mengungkapkan bahwa ketergantungan pada transfer pusat harus dikurangi dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Tahun lalu PAD kita mencapai Rp1,297 triliun. Tahun ini, kita targetkan ke angka Rp2,8 triliun,” ujar Gubernur Melki. Menurutnya, dengan PAD yang kuat, pemerintah provinsi memiliki keleluasaan untuk mengeksekusi program-program aspirasi masyarakat yang tidak terakomodasi oleh anggaran pusat yang sudah terkunci peruntukannya.
Menanggapi pertanyaan warga dalam sesi interaktif mengenai peluang produk lokal dalam program pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Gubernur Melki menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat lokal. Gubernur Melki menyayangkan saat ini banyak bahan baku seperti telur dan daging masih didatangkan dari luar NTT.
Menurut Gubernur Melki, program pusat seperti MBG, Sekolah Rakyat, dan Rumah Layak Huni, yang masuk ke NTT dengan angka triliunan rupiah mesti benar-benar melibatkan masyarakat bawah. Ia berharap jumlah anggaran untuk program-program strategis nasional membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Terkait kerentanan korupsi, Gubernur Melki mengusung pendekatan unik dengan mendorong para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memiliki jiwa kewirausahaan (birokrat entrepreneur).
“Saya selalu mengatakan bahwa ‘lebih baik kita mendorong potensi-potensi usaha yang selama ini tidur di masyarakat, dan teman-teman ASN bergeraklah ke sana.’ Masih banyak uang yang bisa kita kelola dengan baik di luar sana melalui pola-pola kewirausahaan. Itu mestinya juga menjadi potensi untuk dikerjakan,” ujarnya.
Sementara itu, Kapsari menyatakan bahwa BPKP akan terus mengawal kebijakan pemerintah daerah melalui Laporan Eksekutif Daerah yang akan dinilai oleh BPKP Pusat. Ia mengapresiasi respons cepat Gubernur Melki yang langsung mengeksekusi rekomendasi perbaikan tata kelola keuangan segera setelah hasil evaluasi diberikan.
Sebagai penutup, Gubernur Melki mengundang seluruh masyarakat untuk memberikan aspirasi melalui jalur komunikasi yang telah disediakan, salah satunya melalui media “Meja Rakyat: Melki-Johni Melayani Rakyat” yang bisa diakses melalui WhatsApp maupun secara tatap muka dengan mendatangi langsung Sekretariat Meja Rakyat di Kantor Gubernur NTT setiap hari kerja. Biro Humas dan Protokoler Setda NTT
Halaman : 1 2
Ikuti Kami
Subscribe
