onlinentt.com-KotaKupang-Penyelenggaran keuangan daerah yang transparan, partisipatif, dan terukur menjadi kunci utama dalam membangun Provinsi Nusa Tenggara Timur (Prov-NTT).
Hal ini mengemukah dalam acara ‘Dialog Kupang Menyapa’ yang disiarkan RRI Pro 1 Kupang dengan topik “Mengawal Transparansi dan Tata Kelola Keuangan Provinsi NTT”, Rabu (21/01/2026) bertempat di Kantor RRI Kupang, Kelurahan Fontein, Kota Kupang.
Hadir sebagai narasumber dalam dialog tersebut, Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, bersama Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTT, Kapsari.
Kepala BPKP NTT, Kapsari, menekankan bahwa transparansi bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk nyata dari akuntabilitas publik. Ia menyebutkan tiga aspek krusial dalam tata kelola keuangan : transparansi, partisipasi, dan pengukuran (measurable).
Senada dengan hal tersebut, Gubernur NTT, Melki Laka Lena, menegaskan komitmennya untuk membuka ruang publik sejak tahap pembahasan anggaran.
“Tentu sebagaimana sudah menjadi aturan bahwa dari mulai proses pembahasan itu ruang publik sudah terbuka. Jadi, ketika pembahasan dalam pemerintah, kami mengundang para pihak untuk berdiskusi. Kemudian dibahas dengan DPRD juga sama. Kita diskusikan dengan DPRD juga bisa diakses publik. Dan juga untuk beberapa isu yang mungkin kami duga itu agak sensitif atau takutnya berisiko hukum, itu kami pasti konsultasi juga dengan BPKP, BPK, dan juga mungkin dengan APH, polisi maupun jaksa,” ujar Gubernur Melki.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
Ikuti Kami
Subscribe
