LHP Disebut Rekomendasikan Pemecatan, Mengapa Nasib Joel Manubulu Tak Kunjung Terang?

- Redaksi

Sabtu, 19 September 2026 - 12:54 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Reporter : John Henuk Editor : Redaksi
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

onlinentt.com-Rote Ndao—Sebuah dokumen pemeriksaan internal Pemerintah Kabupaten Rote Ndao kini kembali menjadi sorotan.

 

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat yang berkaitan dengan Sekretaris Kecamatan Landu Leko, Joel Manubulu, disebut pernah merekomendasikan sanksi berat, bahkan diduga mengarah pada pemberhentian.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh mantan Kepala Inspektorat Kabupaten Rote Ndao, Arkalaus H. Lenggu, S.Pd., M.Si, ketika dikonfirmasi wartawan, Sabtu (19/09/2026).

 

Arkhilaus mengakui pernah menandatangani LHP terkait persoalan Joel Manubulu.

 

Namun, karena pemeriksaan tersebut telah berlangsung cukup lama, ia mengaku tidak lagi mengingat secara detail isi rekomendasi yang tercantum di dalamnya.

 

“Waktu itu LHP, Joel Manubulu kena sanksi berat. Tapi saya su lupa. Nanti adik cek dulu di kantor. Memang su tanda tangan waktu itu, tapi beta su lupa,” ungkap Arkhilaus.

 

Yang membuat persoalan ini semakin menarik perhatian, Arkhilaus menyebut bahwa berdasarkan ingatannya, rekomendasi dalam LHP tersebut berkaitan dengan pemecatan.

Baca Juga :  Bupati Rote Ndao dan Ketua DPRD Minta Hadirkan Data Distribusi, Pertamina "Bingung", RDP Diskors

 

“Kalau tidak salah kita LHP itu untuk pemecatan. Namun itu urusan kepala daerah,” katanya.

 

Pernyataan tersebut tentu belum dapat dijadikan kesimpulan akhir sebelum LHP dimaksud dibuka dan diverifikasi.

 

Namun, pengakuan bahwa pernah ada pemeriksaan dan LHP yang telah ditandatangani menimbulkan pertanyaan serius mengenai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tersebut.

 

Sebab, jika benar rekomendasi sanksi berat hingga pemberhentian pernah dituangkan dalam LHP, publik patut mengetahui bagaimana proses setelah rekomendasi itu diterbitkan.

 

Apakah rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti? Jika belum, apa alasan dan dasar hukumnya?, Dan jika sudah ditindaklanjuti, apa keputusan resmi yang pernah dikeluarkan pemerintah daerah?, Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kini menunggu jawaban berbasis dokumen.

 

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Rote Ndao saat ini, Refly E. S. Therik, SE, mengaku belum mengetahui persoalan tersebut secara rinci. Menurutnya, kasus Joel Manubulu terjadi ketika Inspektorat masih dipimpin Arkhilaus Lenggu.

Baca Juga :  Bapenda dan Kantor Pertanahan Kabupaten Rote Ndao Jajaki Integrasi Data PBB-P2 dan BPHTB

 

“Saya tidak tahu soal kasus Joel Manubulu karena itu di masa Kepala Inspektorat terdahulu, yaitu Arkhilaus Lenggu,” ujar Refly.

 

Refly memastikan pihaknya perlu melihat kembali dokumen LHP untuk mengetahui secara pasti substansi pemeriksaan dan rekomendasi yang pernah diberikan.

 

“Nanti saya lihat LHP di kantor. Tapi sangat disayangkan saat ini saya di Kupang dalam pengobatan,” katanya.

 

Dengan demikian, LHP menjadi dokumen kunci untuk membongkar secara terang perjalanan kasus tersebut.

 

Publik tentu tidak cukup hanya mendapatkan cerita dari ingatan pejabat yang pernah menangani perkara. Yang dibutuhkan adalah dokumen resmi: apa yang diperiksa, apa temuannya, apa rekomendasinya, kapan rekomendasi diterbitkan, kepada siapa rekomendasi ditujukan, serta apa tindak lanjut yang dilakukan.

 

Apalagi persoalan ini kembali muncul di tengah sorotan terhadap dugaan ketidakhadiran Joel Manubulu dalam menjalankan tugas sebagai Sekcam Landu Leko.

Baca Juga :  Gubernur Ajak Generasi Muda Jadi Petani Milenial

 

Jika benar pernah ada pemeriksaan resmi dengan rekomendasi sanksi berat, maka keberadaan dan tindak lanjut LHP tersebut menjadi bagian penting untuk menjelaskan mengapa persoalan ini kembali mencuat.

 

Di sisi lain, apabila ternyata rekomendasi dalam LHP tidak seperti yang disebutkan berdasarkan ingatan mantan Inspektur, maka dokumen resmi juga dapat menjadi alat klarifikasi agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi.

 

Karena itu, pembukaan kembali LHP bukan sekadar soal mencari kesalahan seseorang.

 

Lebih jauh, ini menyangkut transparansi administrasi pemerintahan dan kepastian bahwa setiap hasil pemeriksaan internal benar-benar ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

 

Kini, publik menunggu Inspektorat membuka kembali arsip pemeriksaan tersebut.

 

Satu dokumen bisa menjawab banyak pertanyaan: apakah benar pernah ada rekomendasi sanksi berat, apa dasar rekomendasinya, dan yang paling penting—ke mana sebenarnya tindak lanjut terhadap LHP tersebut berujung?.*

Berita Terkait

Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas
SMA N 1 Lobalain Gelar Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar Kebangsaan dan Muatan Lokal
14 Unit Kegiatan Irigasi Tersier Tak Dilanjutkan, Dinas Pertanian Rote Ndao Pertimbangkan Risiko dan Manfaat Pekerjaan
Dari Kehidupan Petani Sederhana, BP Leksi dan Yuni Tulle Mengantar Lima Anak Menuju Masa Depan
Jangkauan ATR/BPN Dekat Diperluas, Masyarakat di 19 Kab/Kota Kini Bisa Akses Layanan Pertanahan dengan Lebih Mudah
PERSISTEN SMA Negeri 1 Lobalain, Kelompok Tumbuh Bersama Bangun Iman dan Karakter Murid
Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko
Empat Kali Nginap, Wisatawan Ini Kembali, Terpikat Keramahan dan Keindahan Nihi Rote

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 20:41 WITA

Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah

Senin, 16 November 2026 - 16:35 WITA

Program ASYK, SMA Negeri 1 Lobalain Bangun Budaya Sekolah Asri, Sehat, Disiplin dan Kreatif

Senin, 16 November 2026 - 12:13 WITA

Cegah Penyalahgunaan NAPZA, SMA Negeri 1 Lobalain Edukasi Pelajar tentang Bahaya Narkoba

Sabtu, 14 November 2026 - 21:06 WITA

Hari Belajar Guru, SMA Negeri 1 Lobalain Evaluasi Penyebab Rendahnya Partisipasi Murid di Kelas

Selasa, 10 November 2026 - 18:21 WITA

Peringati Hari Pahlawan, Kalapas Baa Tekankan Empat Nilai Keteladanan dalam Pengabdian

Senin, 9 November 2026 - 18:25 WITA

Menteri Nusron Cabut dan Tertibkan HGU 11 Korporasi Terindikasi Terlibat dalam Kebakaran Hutan dan Lahan

Senin, 9 November 2026 - 11:56 WITA

Layanan ATR/BPN Dekat Bantu Masyarakat Pahami Persyaratan dan Prosedur Layanan Pertanahan

Kamis, 5 November 2026 - 11:18 WITA

Hanya Empat Camat Hadiri Pembukaan Sidang Paripurna IV DPRD Rote Ndao, Ke Mana yang Lain?

Berita Terbaru

Uncategorized

Rutin Bayar PBB, tapi Belum Ada Sertipikat Tanahn

Minggu, 22 Nov 2026 - 08:42 WITA

Uncategorized

Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah

Jumat, 20 Nov 2026 - 17:07 WITA