onlinentt.com-Rote Ndao-Untuk memperkuat fondasi hukum, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Pemerintah Daerah, (Pemda), Kabupaten Rote Ndao yang bersinergi melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) menggelar rapat intensif untuk membedah 13 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis di Ruang Komisi III, Gedung DPRD, Senin (9/2/2026).
Rapat yang diketuai, Adrianus Pandie, S.H., ini menjadi momentum penting dalam menyelaraskan pandangan antara pihak legislatif dan eksekutif. Tercatat ada total 13 Ranperda yang masuk dalam meja pembahasan tahun ini yang terdiri dari 12 Ranperda usulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rote Ndao dan 1 Ranperda Inisiatif murni dari DPRD Kabupaten Rote Ndao.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Langkah ini diambil bukan sekadar formalitas, melainkan upaya nyata untuk memperkuat payung hukum dalam tata kelola pemerintahan serta memastikan peningkatan kualitas layanan publik di wilayah terselatan Indonesia tersebut.
Rapat ini juga dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Petson Soleman Hangge, S.Sos, Wakil Ketua Bapemperda Yunus Panie, para anggota Bapemperda diantaranya Meksi Mooy, S.Pd, Efendi H. Muda, S.ST, Feky Machiel Boelan, S.E, dan Sepri Darius Sina, S.Pd serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dikatakan Ketua Bapemperda, dengan dimulainya pembahasan ini, diharapkan produk hukum yang dihasilkan nantinya dapat langsung menyentuh persoalan mendasar di Rote Ndao, mulai dari urusan administratif hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
”Rapat ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan memastikan setiap layanan publik memiliki landasan hukum yang kuat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini,” ungkap Adrianus Pandie.
Selanjutnya Ketua Bapemperda Adrianus Pandie, menekankan bahwa keterlibatan DPRD dalam membedah Ranperda ini harus memastikan setiap produk hukum memiliki keberpihakan kepada masyarakat sehingga Perkuat Fondasi Hukum Daerah.
“Setiap rancangan tersebut harus melalui proses harmonisasi dan pembulatan konsep agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum serta peraturan yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan fungsi DPRD dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan meningkatkan kualitas layanan publik di wilayah terselatan Indonesia,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao secara resmi menetapkan langkah strategis dalam bidang legislasi melalui Keputusan Bupati Nomor 25/KEP/HK/2026. Keputusan ini mengatur tentang perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Anggaran 2026 yang mencakup 12 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan perangkat daerah.
Keputusan yang ditandatangani oleh Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, pada 12 Januari 2026 ini menekankan pentingnya penyesuaian regulasi demi meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan.
Salah satu poin krusial dalam perubahan Propemperda kali ini adalah masuknya rencana Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kebutuhan penyesuaian objek dan tarif retribusi daerah guna optimalisasi pendapatan daerah.
Selain itu, Pemkab Rote Ndao juga memprioritaskan penyusunan Ranperda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2045. Regulasi ini merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang bertujuan memetakan arah industri daerah untuk jangka panjang.
Keputusan Bupati Nomor 25/KEP/HK/2026. Keputusan ini mengatur tentang perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Anggaran 2026 yang mencakup 12 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan perangkat daerah.
Keputusan yang ditandatangani oleh Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, pada 12 Januari 2026 ini menekankan pentingnya penyesuaian regulasi demi meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan.
Salah satu poin krusial dalam perubahan Propemperda kali ini adalah masuknya rencana Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kebutuhan penyesuaian objek dan tarif retribusi daerah guna optimalisasi pendapatan daerah.
Selain itu, Pemkab Rote Ndao juga memprioritaskan penyusunan Ranperda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2045. Regulasi ini merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang bertujuan memetakan arah industri daerah untuk jangka panjang. *
Ikuti Kami
Subscribe
