onlinentt.com-BA’A –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah menyelesaikan pembahasan dan menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk Tahun Anggaran 2027 serta delapan Ranperda lainnya. Persetujuan bersama tersebut ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama pada Jumat (13/11/2026).
Persetujuan ini menjadi tahapan penting dalam proses pembentukan produk hukum daerah sekaligus memastikan keberlanjutan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rote Ndao.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk Ranperda APBD Induk Tahun Anggaran 2027, persetujuan bersama dilakukan oleh Wakil Bupati Rote Ndao, Apremoi Dudelusy Dethan, yang bertindak atas nama Pemerintah Daerah, bersama Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao, Alfret Saudila, serta Wakil Ketua DPRD, Denison Moy dan Lasarus Yonas Pah, yang bertindak atas nama lembaga DPRD.
Sementara itu, delapan Ranperda lainnya yang juga telah selesai dibahas dan disetujui bersama meliputi:
1. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa.
2. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
3. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2026–2046.
5. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.
6. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Penyelenggaraan Angkutan.
8. Penyelenggaraan Parkir.
Dengan demikian, terdapat sembilan Ranperda yang telah memperoleh persetujuan bersama antara Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan DPRD Kabupaten Rote Ndao, termasuk Ranperda APBD Induk Tahun Anggaran 2027.
Setelah memperoleh persetujuan bersama, tahapan selanjutnya adalah proses harmonisasi dan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Berita Acara Persetujuan Bersama, Pemerintah Daerah akan menyampaikan Ranperda – Ran perda tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk dilakukan harmonisasi dan evaluasi paling lambat tiga hari kerja setelah tanggal penandatanganan berita acara.
Proses harmonisasi dan evaluasi tersebut merupakan tahapan lanjutan sebelum Ranperda diproses menuju penetapan menjadi Peraturan Daerah.
Selesainya pembahasan dan persetujuan terhadap sembilan Ranperda ini mencerminkan sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah, khususnya dalam mendukung tata kelola pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Rote Ndao.*
