onlinentt.com-Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah tegas terhadap 11 korporasi yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Penertiban dilakukan melalui evaluasi menyeluruh terhadap Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan, dengan sejumlah sanksi administratif mulai dari pencabutan hak seluruhnya, pencabutan sebagian, hingga tidak diperpanjang atau diperbarui.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Langkah tegas tersebut disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam konferensi pers Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Jakarta, Senin (9/11/2026).
Nusron mengungkapkan, 11 perusahaan tersebut direkomendasikan oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri untuk dilakukan pencabutan HGU setelah ditemukan indikasi keterlibatan dalam kebakaran hutan dan lahan.
Bahkan, berdasarkan penelusuran kepemilikan manfaat atau beneficial ownership, sejumlah perusahaan tersebut memiliki keterkaitan dengan investor dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Selain itu, terdapat pula pemegang saham dari dalam negeri.
“Kalau dilihat dari beneficial ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri,” ungkap Nusron.
Dari hasil analisis dan evaluasi Kementerian ATR/BPN, penanganan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut dibagi ke dalam lima kelompok berdasarkan kondisi lahan, tingkat kebakaran, kelengkapan sarana dan prasarana, serta kepatuhan terhadap ketentuan pemberian hak atas tanah.
Kelompok pertama merupakan perusahaan yang direkomendasikan untuk pencabutan HGU secara keseluruhan.
Perusahaan tersebut meliputi PT MIB dengan luas lahan 4.000 hektare di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan; PT RKA seluas 11.558,11 hektare di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat; serta PT SKM dengan dua bidang HGU masing-masing seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Pencabutan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, antara lain luas lahan terbakar lebih dari 50 persen, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kejadian kebakaran berulang, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.
Kelompok kedua adalah PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Perusahaan ini memiliki eks HGU seluas 2.300 hektare yang telah berakhir sejak 2020. Pemerintah memastikan hak tersebut tidak akan diperpanjang, diperbarui, maupun ditata kembali karena ditemukan persoalan sarana dan prasarana serta kejadian kebakaran yang berulang.
Selanjutnya, kelompok ketiga mencakup tiga perusahaan yang belum memiliki HGU dan tidak akan dipertimbangkan untuk memperoleh hak tersebut maupun izin usaha perkebunan.
Ketiganya adalah PT ANI seluas 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Untuk ketiga perusahaan ini, Kementerian ATR/BPN akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait pertimbangan pencabutan izin usaha perkebunan.
Sementara itu, kelompok keempat menyasar PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, yang memiliki HGU seluas 1.510,2639 hektare. Terhadap perusahaan ini, pemerintah mempertimbangkan pencabutan sebagian HGU karena luas lahan terbakar tidak mencapai 50 persen, namun ditemukan ketidaksesuaian sarana dan prasarana.
Adapun kelompok kelima terdiri atas perusahaan yang masih memerlukan pendalaman sebelum pemerintah menentukan pencabutan HGU, baik sebagian maupun seluruhnya.
Perusahaan tersebut meliputi PT STP dengan HGU seluas 129,5500 hektare dan 286,9900 hektare; PT API dengan HGU seluas 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare; serta PT JMS dengan HGU seluas 4.928,7000 hektare dan 521,8700 hektare.
Pendalaman dilakukan untuk memastikan validitas data dan fakta di lapangan sehingga keputusan administratif yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Nusron menegaskan, pemerintah tidak akan mengambil tindakan secara sembarangan dalam menangani persoalan hak atas tanah. Setiap keputusan pencabutan maupun pembatalan HGU harus melalui pemeriksaan dan prosedur hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
Penanganan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar.
Proses evaluasi juga telah melewati sejumlah tahapan, mulai dari pengkajian awal, gelar kasus awal, penelitian, kajian hasil penelitian, ekspose hasil penelitian, rapat koordinasi, hingga gelar kasus akhir dan penyusunan rekomendasi penyelesaian.
Nusron menyebutkan, hasil kajian dan data pendukung telah disampaikan. Saat ini pemerintah tinggal menyiapkan rancangan surat keputusan (SK) sebagai dasar pelaksanaan kebijakan tersebut.
“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” tegasnya.
Rakor tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, serta dihadiri sejumlah kepala badan, wakil menteri, dan perwakilan jajaran Kabinet Merah Putih. Menteri Nusron turut didampingi sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN.
Langkah penertiban ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatan lahan oleh korporasi. Pemerintah dituntut memastikan setiap pemegang HGU menjalankan kewajibannya, termasuk menjaga dan mengelola lahan secara bertanggung jawab agar tidak menjadi sumber bencana kebakaran hutan dan lahan.*
