Pasien Covid 19 Meningkat, Wali Kota Terapkan 11 Pasal Perwali

- Redaksi

Rabu, 18 November 2020 - 18:14 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

onlinentt.com-Kota Kupang–Mencegahnya meningkatnya daftar pasien Covid-19 belakangan ini, Wali  Kota Kupang, Dr. Jefri Riwu Kore, mengeluarkan 11 Pasal Peraturan Wali Kota, (Perwali), Nomor 90 Tahun 2020, tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan (Prokes), Rabu, (18/11/2020).

Ke- 11 pasal Perwali ini mengatur beberapa subjek, mulai dari perorangan, pelaku usaha hingga para pengelola atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Khusus untuk perorangan, diwajibkan menerapkan 4M, yaitu pemakaian masker, pencucian tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Terhadap subjek pelaku usaha, diwajibkan menerapkan 4M bagi karyawan dan para pengunjung. Hal yang sama, berlaku juga kepada pengelola tempat atau fasilitas umum.

Dalam Pasal 4 dijelaskan, para pelaku usaha wajib melakukan sosialisasi dan melakukan edukasi serta memanfaatkan berbagai media informasi untuk memberikan pemahaman mengencai pencegahan dan pengedalian covid-19.

Selain menerapkan 4M, pelaku usaha pun wajib melakukan disinfeksi lingkungan secara berkala, pemantauan kesehatan bagi orang yang beraktifitas di lingkungannya, dan fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran covid-19.

Baca Juga :  PT KIB dan Mako Lantamal VII Kupang Dikunjungi Pj. Gubernur Kunjungi

Sanksi Yang Tercantum Dalam Perwali Sangat Tegas

Pada Pasal 6, diuraikan sanksi untuk perorangan, pelaku usaha maupun pengelola fasilitas publik apabila melanggar Perwali ini yakni tidak menerapkan protokol kesehatan.

Sedangkan sanksi untuk perorangan, yaitu sanksi teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial hingga denda administratif maksimal 100 ribu rupiah.

Sementara, pelaku usaha atau pengelola fasilitas umum, selain ada sanksi teguran lisan atau tertulis, akan dikenakan penghentian sementara operasi usaha, pencabutan izin usaha hingga denda administratif paling kurang Rp 500 ribu hingga 10 juta rupiah.

“Denda sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a angka 3 dan huruf b angka 4 disetorkan ke Kas Daerah,” demikian tertulis dalam pasal 7 Perwali Nomor 90 tahun 2020.

Baca Juga :  Johanes Henukh, Akhirnya Resmi Dipercaya Sebagai Ketua DPW PWOIN NTT

Sebagai tindak lanjut dari Perwali tersebut, Wali Kota Kupang juga mengeluarkan surat edaran Nomor: 046/HK.188.55/XI/2020 tentang pencegahan dan peningkatan kewaspadaan penyebaran covid-19 di Kota Kupang.

Surat edaran selain ditujukan kepada para Camat dan Lurah se-Kota Kupang, Wali Kota dengan tegas meminta agar para Lurah dan Camat untuk intensif melakukan sosialisasi secara masif, tentang penggunaan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun/handsanitizer.

Kedua, melaksanakan penegakkan Prokes sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Kupang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tatanan Normal Baru yang Produktif dan Aman Corona Virus Disease 19 (COVID-19) di Wilayah Kota Kupang.

Ketiga, menindak tegas setiap pihak yang melanggar Protokol Kesehatan Covid-19 sesuai Peraturan Walikota Kupang Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Kota Kupang.

Baca Juga :  Desa Kuli-Aisele Bagi BST Tahap 5 dan 6

Selanjutnya, keempat, meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian terhadap potensi meningkatnya penularan Covid-19 di lingkungan masing-masing.

Kelima, menghindari tempat ramai, ruang terbatas atau ruang tertutup dengan ventilasi buruk.

Keenam, melakukan pembatasan sementara waktu perayaan-perayaan terutama pesta-pesta yang mengumpulkan banyak orang, bila perlu menunda perayaan dan membatasi jumlah orang maksimal 30 orang dan atau maksimal 50% kapasitas tampung ruangan.

Ketujuh, bersama Tim Gugus Tugas/Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kelurahan melakukan pengawasan terhadap warga yang menjalani isolasi mandiri di wilayahnya masing-masing.

Kedelapan, menginisiasi, mengkoordinir dan memfasilitasi bantuan biaya hidup bagi keluarga yang sedang menjalani isolasi mandiri dan bersama masyarakat sekitar secara swadaya serta mengkondisikan masyarakat agar tetap kondusif terkait keberadaan warga yang menjalani isolasi mandiri di rumahnya. *Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Kupang

Berita Terkait

Pengguna Fitur Antrian Daring Sentuh Tanahku: Bisa Urus Tanah Tanpa Cuti
HUT ke-25 Persekutuan Doa GMIT, Warga Binaan Lapas Ba’a Dikuatkan Lewat Pelayanan Rohani dan Pengobatan Gratis
Najwa Jumanatul Qolbi, Nyalakan Semangat Persaudaraan untuk Sekolah Tanpa Perundungan
Paulus Henuk Rangkul KMJ GMIT Siloam Metina, Matangkan Penyambutan HUT ke-25 Persekutuan Doa GMIT
Dari Susah Menuju Sukses, Yedit Bessie, Lalui “Sejuta” Pengorbanan dan Doa Selalu Menjadi Kekuatan
Martha Floria Yanti Teuf, S.Pd: Menapaki Perjalanan dengan Hati, Mengabdi dengan Kasih, dan Bertumbuh dalam Ketekunan
Sertipikat Sekolah Rakyat Diserahkan, Pemkab Rote Ndao Pastikan Aset Pendidikan Berdiri di Atas Dasar Hukum
Paulus Henuk Dorong Keterbukaan Informasi Jadi Budaya Pelayanan Pemerintahan
Tag :
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Berita Terkait

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 08:31 WITA

Lapas Baa Gandeng Puskesmas dan Dinkes Rote Ndao, 119 Orang Jalani Mobile Test HIV dan IMS

Jumat, 30 Oktober 2026 - 17:08 WITA

Prestasi Dua Mahasiswa Ilmu Komunikasi Unwira: Buktikan Komunikasi dan Teknologi Bisa Berjalan Beriringan

Rabu, 28 Oktober 2026 - 09:14 WITA

Pertamax dan Pertalite Dijual Bisik-Bisik di Rote Ndao, Pemerintah Jangan Tutup Mata

Selasa, 27 Oktober 2026 - 20:47 WITA

UU Aturan Reforma Agraria Buka Jalan Pemulihan Hak Masyarakat dalam Konflik Pertanahan

Selasa, 27 Oktober 2026 - 01:50 WITA

BBM Eceran Sempat Muncul, Lalu Menghilang: Kuota Agen di Rote Ndao Harus Dibuka ke Publik

Minggu, 25 Oktober 2026 - 08:56 WITA

Agen BBM Kembali Bergerak, Satgas Diminta Awasi Jalur Distribusi hingga Takaran ke Konsumen

Jumat, 23 Oktober 2026 - 17:58 WITA

Tujuh Ranperda Masuki Tahap Pemantapan, DPRD dan Pemkab Rote Ndao Bidik Penetapan pada Sidang IV 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 - 16:19 WITA

Ada Dugaan Uang Pelicin di Meja Scan Barcode SPBU

Berita Terbaru

Uncategorized

Lapas Baa Salurkan Paket Sembako kepada Keluarga Warga Binaan

Sabtu, 7 Nov 2026 - 10:42 WITA