Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

- Redaksi

Senin, 16 November 2026 - 16:07 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Reporter : Humas Kantah Kabupaten Rote Editor : Redaksi
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

onlinentt.com-Jakarta – Risiko penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pertanahan harus dicegah dengan pengawasan internal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang kuat. Untuk mengantisipasinya, Inspektorat Jenderal ATR/BPN menanamkan pendekatan pengawasan yang lebih proaktif guna memastikan tata kelola organisasi berjalan secara akuntabel dan sesuai ketentuan.

 

“Fungsi pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penemuan kesalahan. Kita harus mampu mengidentifikasi potensi risiko, mencegah terjadinya penyimpangan, dan memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret,” tegas Inspektur Jenderal (Irjen) ATR/BPN, Wahyu Widada, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 pada Kamis (12/11/2026), di Jakarta.

 

Bagi Wahyu Widada, pendekatan pengawasan yang berorientasi pada pencegahan adalah bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Melalui identifikasi risiko dan rekomendasi perbaikan, fungsi pengawasan diharapkan dapat membantu setiap unit kerja di ATR/BPN mengantisipasi persoalan sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan pertanahan.

Baca Juga :  Pemerintah NTT Akan Mencanangkan Gemah Jagung

 

Selain penguatan fungsi pengawasan, Irjen ATR/BPN mengajak seluruh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kementerian ATR/BPN yang hadir dalam Rakor, untuk menjaga integritas saat menjalankan tugas. “Setiap aparatur harus bekerja secara profesional dan berintegritas. Tidak boleh ada ruang bagi praktik percaloan, penyalahgunaan kewenangan, maupun intervensi yang bertentangan dengan ketentuan,” tegasnya.

 

Dengan pengawasan yang berorientasi pada pencegahan dan didukung integritas seluruh jajaran, Wahyu Widada berharap Kementerian ATR/BPN mampu membangun sistem kerja yang semakin akuntabel dan profesional. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan pelayanan pertanahan berjalan sesuai ketentuan.

Baca Juga :  Polres Rote Ndao Bersinergitas Dengan Kodim 1627, Satuan Pol PP Adakan Apel Pasukan Kesiapsiagaan Cegah Covid 19

 

“Kita harus berada di garis terdepan untuk memastikan hadirnya rasa keadilan di dalam masyarakat. Tidak penting siapa yang lebih hebat karena keberhasilan adalah ketika suatu tujuan dapat kita capai bersama. Pemenangnya adalah rakyat,” pesan Wahyu Widada kepada jajaran Kementerian ATR/BPN.*

 

Berita Terkait

PERSISTEN SMA Negeri 1 Lobalain, Kelompok Tumbuh Bersama Bangun Iman dan Karakter Murid
Empat Kali Nginap, Wisatawan Ini Kembali, Terpikat Keramahan dan Keindahan Nihi Rote
Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB
Fun Walk Semarakkan Hari Bakti Kemenimipas ke-2, Lapas Baa Perkuat Kebersamaan dan Kekeluargaan
Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026
DPRD dan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Setujui Ranperda APBD Induk 2027 dan Delapan Ranperda Lainnya
Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan
Tak Hanya di Ruang Kelas, Guru SMA Negeri 1 Lobalain Hadirkan Suasana Belajar Sejuk di Bawah Pohon

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 16:27 WITA

PERSISTEN SMA Negeri 1 Lobalain, Kelompok Tumbuh Bersama Bangun Iman dan Karakter Murid

Senin, 16 November 2026 - 16:07 WITA

Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Minggu, 15 November 2026 - 17:09 WITA

Empat Kali Nginap, Wisatawan Ini Kembali, Terpikat Keramahan dan Keindahan Nihi Rote

Minggu, 15 November 2026 - 10:40 WITA

Fun Walk Semarakkan Hari Bakti Kemenimipas ke-2, Lapas Baa Perkuat Kebersamaan dan Kekeluargaan

Sabtu, 14 November 2026 - 21:18 WITA

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Sabtu, 14 November 2026 - 21:12 WITA

DPRD dan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Setujui Ranperda APBD Induk 2027 dan Delapan Ranperda Lainnya

Sabtu, 14 November 2026 - 01:32 WITA

Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan

Kamis, 12 November 2026 - 09:41 WITA

Tak Hanya di Ruang Kelas, Guru SMA Negeri 1 Lobalain Hadirkan Suasana Belajar Sejuk di Bawah Pohon

Berita Terbaru