Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB

- Redaksi

Minggu, 15 November 2026 - 14:47 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Reporter : Humas Kantah Kabupaten Rote Ndao Editor : Redaksi
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

onlinentt.com-Jakarta – Sebanyak 129 juta bidang tanah telah terdaftar di seluruh Indonesia hingga 2026. Percepatan tersebut bisa tercapai berkat dukungan dari pemerintah daerah yang telah menetapkan kebijakan pengurangan maupun pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Uunk Din Parunggi, mengatakan dukungan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat saat melakukan pendaftaran tanahnya pertama kali.

 

“Saat ini, sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah memberikan dukungan dalam pembebasan maupun pengurangan BPHTB bagi warganya,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Uunk Din Parunggi, saat ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

 

Uunk Din Parunggi merincikan, dari 132 kabupaten/kota tersebut, ada 90 kabupaten/kota yang memberikan pembebasan BPHTB dan 42 kabupaten/kota yang memberikan pengurangan BPHTB. Kebijakan ini jadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah untuk meringankan beban masyarakat dalam proses pendaftaran tanah.

Baca Juga :  Diperlukan SDM Yang Berdedikasi Tinggi Untuk Mensukseskan Pembangunan

 

BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya, pembayaran BPHTB dilakukan kepada pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani pendapatan daerah atau kanal pembayaran pajak daerah yang telah ditetapkan oleh masing-masing daerah.

 

Menurut Kepala Biro Humas dan Protokol, kebijakan tersebut adalah bentuk kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat sekaligus mendorong percepatan pendaftaran tanah. Ia mengapresiasi dukungan pemerintah daerah yang telah menerapkan kebijakan pengurangan maupun pembebasan BPHTB bagi masyarakat.

Baca Juga :  Gubernur Beri Bingkisan Kepada Anggota Polisi yang Sapu Jalan

 

“Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kemudahan dalam mendaftarkan tanahnya dan memperoleh kepastian hukum atas hak tanahnya,” pungkas Uunk Din Parunggi.*

 

Berita Terkait

Empat Kali Nginap, Wisatawan Ini Kembali, Terpikat Keramahan dan Keindahan Nihi Rote
Fun Walk Semarakkan Hari Bakti Kemenimipas ke-2, Lapas Baa Perkuat Kebersamaan dan Kekeluargaan
Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026
DPRD dan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Setujui Ranperda APBD Induk 2027 dan Delapan Ranperda Lainnya
Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan
Tak Hanya di Ruang Kelas, Guru SMA Negeri 1 Lobalain Hadirkan Suasana Belajar Sejuk di Bawah Pohon
Selamat Jalan Loflita Paulus, Semangatmu Menjadi Kenangan Abadi Keluarga Besar SMA Negeri 1 Lobalain
Bakti Narapidana Untuk Negeri, Lapas Baa Sasar Kebersihan Pasar Busalangga

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 18:21 WITA

Peringati Hari Pahlawan, Kalapas Baa Tekankan Empat Nilai Keteladanan dalam Pengabdian

Senin, 9 November 2026 - 18:25 WITA

Menteri Nusron Cabut dan Tertibkan HGU 11 Korporasi Terindikasi Terlibat dalam Kebakaran Hutan dan Lahan

Senin, 9 November 2026 - 11:56 WITA

Layanan ATR/BPN Dekat Bantu Masyarakat Pahami Persyaratan dan Prosedur Layanan Pertanahan

Kamis, 5 November 2026 - 11:18 WITA

Hanya Empat Camat Hadiri Pembukaan Sidang Paripurna IV DPRD Rote Ndao, Ke Mana yang Lain?

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 08:31 WITA

Lapas Baa Gandeng Puskesmas dan Dinkes Rote Ndao, 119 Orang Jalani Mobile Test HIV dan IMS

Jumat, 30 Oktober 2026 - 17:08 WITA

Prestasi Dua Mahasiswa Ilmu Komunikasi Unwira: Buktikan Komunikasi dan Teknologi Bisa Berjalan Beriringan

Rabu, 28 Oktober 2026 - 09:14 WITA

Pertamax dan Pertalite Dijual Bisik-Bisik di Rote Ndao, Pemerintah Jangan Tutup Mata

Selasa, 27 Oktober 2026 - 20:47 WITA

UU Aturan Reforma Agraria Buka Jalan Pemulihan Hak Masyarakat dalam Konflik Pertanahan

Berita Terbaru

Lintas Nusa

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Sabtu, 14 Nov 2026 - 21:18 WITA