Sekjen ATR/BPN Tekankan Penyusunan Anggaran 2027 Harus Terukur dan Berdampak bagi Masyarakat

- Redaksi

Senin, 28 September 2026 - 18:47 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Reporter : Kantah Kabupaten Rote Ndao Rote Editor : Redaksi
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

onlinentt.com-Jakarta I Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2027.

 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menekankan agar penyusunan anggaran dilakukan secara terukur dan akuntabel sehingga seluruh program dan kegiatan dapat dipersiapkan serta dilaksanakan sejak awal tahun anggaran.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

“Keberhasilan pelaksanaan anggaran tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan namun juga diukur dari kualitas output.

 

Kita tidak ingin kegiatan yang asal capai target tapi tolong kualitas outputbkepatuhan dan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Sekjen Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan saat membuka kegiatan Penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2027 secara daring pada Senin (28/09/2026).

 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri”.

Baca Juga :  Tujuh Ranperda Masuki Tahap Pemantapan, DPRD dan Pemkab Rote Ndao Bidik Penetapan pada Sidang IV 2026

 

Dalu Agung Darmawan memastikan setiap program, kegiatan, dan anggaran Kementerian ATR/BPN diarahkan untuk mendukung agenda tersebut melalui pelaksanaan kewenangan di bidang pertanahan dan tata ruang.

 

“Selaku perencana harus paham, secara makronya harus paham, kalau anda akan melakukan kegiatan seperti pengukuran, pemetaan, penerbitan sertipikat dan seterusnya di kegiatan di 2027 harus diarahkan ke dalam tonggak-tonggak pilar produktivitas, investasi dan industri.

 

Dukungan tersebut dilaksanakan melalui pembiayaan perumahan dan penanganan permukiman kumuh, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, layanan digital terintegrasi, kemudahan perizinan, dukungan kawasan strategis, serta kepastian ruang,” ujar Sekjen ATR/BPN.

 

Turut hadir, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng.

Baca Juga :  Permen ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2026 Resmi Terbit, Tata Kelola Kantor Pertanahan Kini Memiliki Pedoman Baru

 

Ia menekankan pentingnya koordinasi internal dan eksternal dalam pelaksanaan program dan anggaran agar kinerja Kementerian ATR/BPN dapat terus dipantau dan dipertanggungjawabkan.

 

Sejumlah kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan turut mengawal capaian Kementerian ATR/BPN.

 

Oleh karena itu, setiap unit kerja perlu menjaga koordinasi serta memperkuat kerja sama yang telah dibangun, antara lain dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Kantor Staf Presiden (KSP), dan Kementerian PPN/Bappenas.

 

“Saya harapkan untuk kerja sama yang sudah kita bangun, walaupun kerja sama dengan KPK kita masih baru di enam provinsi, selanjutnya nanti akan bergerak ke provinsi lain.

 

Teman-teman yang belum didatangi atau belum dilaunching kerja sama KPK dan Pemerintah Daerah, tentunya sudah bisa mengadopsi apa yang sudah dilakukan di provinsi-provinsi sebagai pelaksana,” ujarnya.

Baca Juga :  Sebanyak 6 DPC Yang Siap Diberikan SK dari 15 DPC

 

Sejalan dengan hal tersebut, pelaporan kinerja perlu dilakukan secara tepat waktu dan diperbarui secara berkala agar perkembangan pelaksanaan program dan anggaran dapat dipantau secara efektif.

 

Seluruh unit kerja juga diminta disiplin dalam menyampaikan laporan dan memperbarui data pada Sistem Kendali Mutu Pelaksanaan Anggaran (SKMPP).

 

“Jangan lelah untuk memberikan pelaporan yang _update_ untuk memudahkan kita dalam membaca kinerja Bapak/Ibu semua. Pembaruan sistem pelaporan secara berkelanjutan diharapkan dapat semakin memudahkan pemantauan kinerja secara real-time,” ujar Andi Tenri Abeng.

 

Kegiatan yang berlangsung secara daring ini diikuti oleh sejumlah Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajaran. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Bahrun Munawir. *

 

Berita Terkait

Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah
Peringati Hari Bakti Kemenimipas Ke-2, Lapas Baa Jadikan Momentum Evaluasi Bersama
Program ASYK, SMA Negeri 1 Lobalain Bangun Budaya Sekolah Asri, Sehat, Disiplin dan Kreatif
Cegah Penyalahgunaan NAPZA, SMA Negeri 1 Lobalain Edukasi Pelajar tentang Bahaya Narkoba
Hari Belajar Guru, SMA Negeri 1 Lobalain Evaluasi Penyebab Rendahnya Partisipasi Murid di Kelas
Peringati Hari Pahlawan, Kalapas Baa Tekankan Empat Nilai Keteladanan dalam Pengabdian
Menteri Nusron Cabut dan Tertibkan HGU 11 Korporasi Terindikasi Terlibat dalam Kebakaran Hutan dan Lahan
Layanan ATR/BPN Dekat Bantu Masyarakat Pahami Persyaratan dan Prosedur Layanan Pertanahan

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 20:41 WITA

Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah

Senin, 16 November 2026 - 16:35 WITA

Program ASYK, SMA Negeri 1 Lobalain Bangun Budaya Sekolah Asri, Sehat, Disiplin dan Kreatif

Senin, 16 November 2026 - 12:13 WITA

Cegah Penyalahgunaan NAPZA, SMA Negeri 1 Lobalain Edukasi Pelajar tentang Bahaya Narkoba

Sabtu, 14 November 2026 - 21:06 WITA

Hari Belajar Guru, SMA Negeri 1 Lobalain Evaluasi Penyebab Rendahnya Partisipasi Murid di Kelas

Selasa, 10 November 2026 - 18:21 WITA

Peringati Hari Pahlawan, Kalapas Baa Tekankan Empat Nilai Keteladanan dalam Pengabdian

Senin, 9 November 2026 - 18:25 WITA

Menteri Nusron Cabut dan Tertibkan HGU 11 Korporasi Terindikasi Terlibat dalam Kebakaran Hutan dan Lahan

Senin, 9 November 2026 - 11:56 WITA

Layanan ATR/BPN Dekat Bantu Masyarakat Pahami Persyaratan dan Prosedur Layanan Pertanahan

Kamis, 5 November 2026 - 11:18 WITA

Hanya Empat Camat Hadiri Pembukaan Sidang Paripurna IV DPRD Rote Ndao, Ke Mana yang Lain?

Berita Terbaru

Uncategorized

Rutin Bayar PBB, tapi Belum Ada Sertipikat Tanahn

Minggu, 22 Nov 2026 - 08:42 WITA

Uncategorized

Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah

Jumat, 20 Nov 2026 - 17:07 WITA