onlinentt.com – Rote Ndao – Keputusan untuk tidak melanjutkan pelaksanaan 14 unit kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier di Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2026 didasarkan pada pertimbangan teknis, ketentuan penganggaran, serta risiko terhadap penyelesaian pekerjaan dan pemanfaatannya oleh masyarakat.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Rote Ndao, Nixon M. Balukh, SP, M.Si, kepada media ini, Selasa, (17/11/2026), menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Direktorat Lahan dan Irigasi Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun Anggaran 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Nixon, pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran pemerintah memiliki ketentuan yang harus dipenuhi.
Seluruh pekerjaan fisik wajib diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan sehingga hasil pembangunan dapat segera dimanfaatkan oleh kelompok penerima bantuan.
Ketentuan tersebut juga memuat konsekuensi apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditetapkan. Penerima bantuan maupun pihak-pihak terkait dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Karena itu, pelaksanaan 14 unit kegiatan tersebut tidak hanya dilihat dari tersedianya anggaran, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan menyelesaikan pekerjaan secara utuh dan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Nixon menjelaskan, seluruh tahapan kegiatan mengacu pada Petunjuk Teknis Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier Tahun Anggaran 2026.
Pedoman tersebut mengatur persyaratan penerima bantuan, tahapan persiapan, pelaksanaan hingga penyelesaian pekerjaan, termasuk organisasi pelaksana serta pembagian tugas dan tanggung jawab mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten hingga kelembagaan petani.
Pada tingkat kabupaten, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bersama tim teknis memiliki tanggung jawab dalam memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan.
Tanggung jawab itu dimulai sejak penerimaan usulan, verifikasi lapangan, pemberian rekomendasi hingga pengusulan calon penerima kegiatan.
Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, dinas bertugas menyetujui dokumen teknis dan administrasi, memfasilitasi proses pembukaan rekening, merekomendasikan pencairan anggaran serta melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pekerjaan fisik konstruksi.
Sementara pada tahap akhir, dinas berkewajiban melakukan survei kondisi dan kelayakan fisik pekerjaan, memproses Berita Acara Serah Terima (BAST), serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan.
Aspek manajemen risiko juga menjadi bagian penting dalam pengawasan kegiatan tersebut. Identifikasi dan analisis risiko dilakukan pada setiap tahapan, mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga penyelesaian, untuk mengetahui titik-titik kritis yang dapat memengaruhi keberhasilan pekerjaan.
Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis risiko terhadap tahapan kegiatan, termasuk pertimbangan waktu pelaksanaan yang telah memasuki penghujung tahun anggaran, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Rote Ndao menilai terdapat risiko terhadap penyelesaian pekerjaan konstruksi secara keseluruhan.
Kondisi tersebut juga berpotensi menyebabkan hasil pekerjaan tidak dapat memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan pada tahun anggaran berjalan.
Atas pertimbangan itu, dinas merekomendasikan agar 14 unit kegiatan tersebut tidak dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2026 dan diusulkan kembali untuk pelaksanaan Tahun Anggaran 2027.
Langkah ini, menurut Nixon, merupakan bagian dari upaya memastikan setiap bantuan pemerintah dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan teknis, ketepatan waktu, pertanggungjawaban anggaran dan kebermanfaatan hasil pekerjaan.
Di sisi lain, Nixon menegaskan bahwa seluruh bantuan yang disalurkan kepada masyarakat, baik bersumber dari APBN maupun APBD, tetap berada dalam pemantauan dan pengawasan Aparat Penegak Hukum (APH).
Pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan bantuan sesuai pedoman dan petunjuk teknis, sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara.
Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tidak semata-mata berorientasi pada penyerapan anggaran. Lebih dari itu, setiap pekerjaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun fisik serta menghasilkan manfaat nyata bagi petani.
Bagi sektor pertanian di Rote Ndao, keberadaan jaringan irigasi tersier memiliki arti penting dalam mendukung ketersediaan air, menjaga keberlangsungan usaha tani dan meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat.



















