Pertemuan Evaluasi Terpadu Percepatan Penurunan Stunting Dibuka Pj. Gubernur NTT

onlinentt.com-Kota Kupang-Bertempat di Aula Fernandez lantai IV Kantor Gubernur, Rabu (20/09/23), Penjabat Gubernur NTT Ayodhia Kalake membuka pertemuan evaluasi terpadu percepatan penurunan stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada kesempatan tersebut Pj. Gubernur NTT Ayodhia memaparkan kondisi stunting di Nusa Tenggara Timur yang mengalami penurunan setiap tahunnya baik berdasarkan hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) dan juga berdasarkan metode e-PPGBM (elektronik- Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat).

“Berdasarkan hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI), Provinsi NTT dalam kurun waktu 3 tahun terakhir menunjukkan penurunan yang signfikan dari 2019 sebesar 43 persen, turun menjadi 37,8 persen di tahun 2021 dan di tahun 2022 turun jadi 35,3 persen.

Sementara itu, data riil melalui pelaksanaan operasi timbang selama kurun waktu 5 (lima) tahun berdasarkan dengan metode e-PPGBM (elektronik- Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) menunjukkan bahwa prosentase stunting terus mengalami penurunan yang signifikan dengan cakupan jumlah balita yang ditimbang  rata-rata mengalami peningkatan 10,2 % setiap tahun, diawali 37,6 % tahun 2018 dan saat ini sudah mencapai 98,6 % jumlah balita yang ditimbang”, Papar Ayodhia.

Lebih lanjut Pj. Gubernur NTT Ayodhia mengungkapkan “Berdasarkan e-PPGBM, stunting di NTT pada 2018 stunting sebesar 35,4 persen, turun jadi 30,0 persen tahun 2019, menjadi 24,2 persen tahun 2020.

Kemudian tahun 2021 turun lagi jadi 20,9 persen dan tahun 2022 jadi 17,7 persen.  Tahun 2023 prosentase stunting di NTT tinggal  tinggal 15,2 persen  atau  secara absolut ada sebanyak 63.811 anak stunting di NTT yang perlu mendapat perhatian penanganan segera”, Lanjut Beliau.

Pj. Gubernur NTT Ayodhia juga meminta agar semua Bupati/Walikota untuk mendorong peningkatan jumlah Kecamatan Rawan Pangan menjadi Kecamatan Tahan Pangan diwilayahnya.

“Saya meminta kepada semua Bupati/Walikota se-NTT untuk mendorong peningkatan jumlah Kecamatan  Rawan Pangan menjadi Kecamatan Tahan Pangan sehingga masalah ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga khususnya dan kabupaten/kota pada umumnya dapat dijaga kestabilannya (Food Security and Vulnerability).

Ketersediaan Pangan baik itu jenis pangan, Distribusi, frekuensi/durasi, dan sasaran anak yang tepat harus sungguh diperhatikan”,  urai Ayodhia.

Sebelum mengakhiri sambutannya Ayodhia Kalake juga berharap agar kegiatan evaluasi ini dapat memberikan kontribusi positif dalam melaksanakan perbaikan dan peningkatan program-program percepatan penurunan stunting.

“Semoga evaluasi ini dapat memberikan output yang berkontribusi untuk perbaikan dan peningkatan program-program yang ada didaerah, termasuk dukungan kebijakan pemerintah pusat sehingga dapat menutupi kekurangan yang menjadi kendala dalam percepatan penurunan stunting”, Jelas Beliau.

Pada kesempatan tersebut dalam laporan panitia yang disampaikan oleh Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT Dr. Ir. Alfonsus Theodorus, ST, MT, juga menjelaskan bahwa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berkomitmen untuk percepatan penurunan stunting dengan target turun hingga 10 persen.

“Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berkomitmen dalam percepatan penurunan stunting dengan menetapkan prevelensi stunting sebagai salah satu indeks kinerja utama.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menargetkan bahwa stunting kita akan diusahakan turun hingga 10 persen.

Tentu saja dengan target yang ada saat ini maka para bupati dan walikota dalam rencana kerja melalui RKPD yang ada, harus membuat skenario secara objektif” Jelas Alfonsus.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Agus Suprapto, Asisten Deputi Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kemenko PMK, Alfredo Sani Fenat, Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Lovely Daisy, Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Triroso, Wakil Bupati Kupang, Jerry Manafe, Wakil Bupati TTS, Jhony Army Konay, Wakil Bupati Sabu Raijua, Yohanis Uly Kale. Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT