LP2B Nasional Tembus 87,63 Persen, Pemerintah Percepat Integrasi ke Tata Ruang

- Redaksi

Sabtu, 26 September 2026 - 07:43 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Reporter : Humas Kantah Kabupaten Rote Ndao Editor : Redaksi
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

onlinentt.com-Jakarta-Perlindungan lahan pertanian pangan kembali menjadi perhatian pemerintah di tengah kebutuhan menjaga ketahanan pangan nasional.

 

Bertepatan dengan peringatan 66 tahun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sekaligus Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2026, pemerintah menyampaikan perkembangan penting terkait penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyampaikan bahwa berdasarkan usulan pemerintah daerah, cakupan data LP2B secara nasional telah mencapai 87,63 persen.

 

Angka tersebut telah melampaui target 87 persen yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

 

“LP2B secara nasional telah mencapai 87,63%, ini melampaui target 87% sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2029,” ujar Nusron dalam Upacara Peringatan HANTARU di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (24/09/2026).

Baca Juga :  Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah

 

Capaian itu menjadi bagian dari langkah pemerintah memperkuat perlindungan terhadap lahan pertanian agar tidak mudah beralih fungsi dan tetap dapat mendukung kebutuhan pangan masyarakat dalam jangka panjang.

 

Pemerintah sebelumnya telah menetapkan tahapan target LP2B melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 serta Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

 

Dalam tahapan tersebut, target LP2B ditetapkan sebesar 78 persen pada 2026, meningkat menjadi 81 persen pada 2027, 84 persen pada 2028, dan mencapai sekurang-kurangnya 87 persen pada 2029.

 

Namun, capaian secara nasional tersebut belum menjadi titik akhir.

Baca Juga :  Pj. Gubernur NTT Resmikan Peluncuran Platform Lopo Inovasi Flobamorata Provinsi NTT

Pemerintah kini mendorong agar lahan yang telah diusulkan sebagai LP2B oleh pemerintah daerah segera mendapatkan kepastian melalui integrasi ke dalam dokumen tata ruang.

Integrasi itu mencakup Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi maupun RTRW kabupaten/kota.

 

Nusron meminta para gubernur, bupati dan wali kota mengambil peran aktif dalam mempercepat proses tersebut.

 

Langkah ini dinilai penting agar perlindungan terhadap lahan pertanian tidak berhenti pada pendataan, tetapi memiliki kekuatan dalam kebijakan pemanfaatan ruang di daerah.

 

“Untuk itu, saya kembali meminta dukungan penuh para gubernur, bupati dan wali kota di seluruh Indonesia untuk mempercepat proses integrasi tersebut,” katanya.

 

Bagi pemerintah, tata ruang memiliki posisi strategis dalam menentukan arah pembangunan.

Baca Juga :  Dibukanya Pasar Papela, Menambah Jumlah Pasar di Rote Ndao

 

Ketika LP2B telah terintegrasi dengan dokumen tata ruang, keputusan pembangunan diharapkan dapat lebih terarah dan mempertimbangkan keberlanjutan lahan pangan.

 

Nusron menegaskan bahwa setiap pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat berlangsung secara tertib dan berkelanjutan.

 

“Setiap pembangunan harus mengacu kepada RTR agar pemanfaatan ruang berlangsung secara tertib, berkelanjutan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun dunia usaha,” pungkasnya.

 

Momentum 66 tahun UUPA sekaligus HANTARU 2026 pun menjadi pengingat bahwa agenda agraria tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan tanah, tetapi juga bagaimana ruang dan sumber daya pertanian dapat dijaga untuk kepentingan masyarakat dan ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang.*

Berita Terkait

Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah
Peringati Hari Bakti Kemenimipas Ke-2, Lapas Baa Jadikan Momentum Evaluasi Bersama
Program ASYK, SMA Negeri 1 Lobalain Bangun Budaya Sekolah Asri, Sehat, Disiplin dan Kreatif
Cegah Penyalahgunaan NAPZA, SMA Negeri 1 Lobalain Edukasi Pelajar tentang Bahaya Narkoba
Hari Belajar Guru, SMA Negeri 1 Lobalain Evaluasi Penyebab Rendahnya Partisipasi Murid di Kelas
Peringati Hari Pahlawan, Kalapas Baa Tekankan Empat Nilai Keteladanan dalam Pengabdian
Menteri Nusron Cabut dan Tertibkan HGU 11 Korporasi Terindikasi Terlibat dalam Kebakaran Hutan dan Lahan
Layanan ATR/BPN Dekat Bantu Masyarakat Pahami Persyaratan dan Prosedur Layanan Pertanahan

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 20:41 WITA

Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah

Senin, 16 November 2026 - 16:35 WITA

Program ASYK, SMA Negeri 1 Lobalain Bangun Budaya Sekolah Asri, Sehat, Disiplin dan Kreatif

Senin, 16 November 2026 - 12:13 WITA

Cegah Penyalahgunaan NAPZA, SMA Negeri 1 Lobalain Edukasi Pelajar tentang Bahaya Narkoba

Sabtu, 14 November 2026 - 21:06 WITA

Hari Belajar Guru, SMA Negeri 1 Lobalain Evaluasi Penyebab Rendahnya Partisipasi Murid di Kelas

Selasa, 10 November 2026 - 18:21 WITA

Peringati Hari Pahlawan, Kalapas Baa Tekankan Empat Nilai Keteladanan dalam Pengabdian

Senin, 9 November 2026 - 18:25 WITA

Menteri Nusron Cabut dan Tertibkan HGU 11 Korporasi Terindikasi Terlibat dalam Kebakaran Hutan dan Lahan

Senin, 9 November 2026 - 11:56 WITA

Layanan ATR/BPN Dekat Bantu Masyarakat Pahami Persyaratan dan Prosedur Layanan Pertanahan

Kamis, 5 November 2026 - 11:18 WITA

Hanya Empat Camat Hadiri Pembukaan Sidang Paripurna IV DPRD Rote Ndao, Ke Mana yang Lain?

Berita Terbaru

Uncategorized

Rutin Bayar PBB, tapi Belum Ada Sertipikat Tanahn

Minggu, 22 Nov 2026 - 08:42 WITA

Uncategorized

Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah

Jumat, 20 Nov 2026 - 17:07 WITA