Sengketa Tanah Maubesi-Lidabesi Masuk Meja Koordinasi ATR/BPN, Penanganan Pengaduan Diperkuat

- Redaksi

Jumat, 25 September 2026 - 12:17 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Reporter : Humas Kantah Kabupaten Rote Ndao Editor : Redaksi
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

onlinentt.com – Rote Ndao I Persoalan pertanahan yang menyangkut penguasaan dan pemilikan tanah di Kabupaten Rote Ndao mendapat perhatian dalam forum koordinasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat yang digelar di Aula Kelimutu Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT, Kupang, Kamis, 24 September 2026.

Dalam rapat itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rote Ndao bersama jajaran hadir untuk membahas secara khusus pengaduan masyarakat terkait sengketa penguasaan dan pemilikan tanah yang berada di Desa Maubesi dan Desa Lidabesi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Rapat tersebut juga melibatkan Kepala Subdirektorat Penanganan Sengketa Batas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Kepala Bidang Penanganan Sengketa dan Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT.

Baca Juga :  Pengguna Fitur Antrian Daring Sentuh Tanahku: Bisa Urus Tanah Tanpa Cuti

Keterlibatan sejumlah unsur tersebut menunjukkan bahwa pengaduan pertanahan tidak hanya dilihat sebagai persoalan administratif, tetapi perlu ditangani melalui koordinasi dan pemeriksaan yang memperhatikan aspek penguasaan, pemilikan, batas serta data pertanahan.

Kasus yang berkaitan dengan tanah kerap memiliki kompleksitas tersendiri karena menyangkut dokumen, riwayat penguasaan, batas bidang tanah hingga klaim dari pihak-pihak yang berkepentingan.

 

Karena itu, forum koordinasi menjadi bagian penting untuk menyamakan data dan langkah penanganan sebelum persoalan tersebut masuk pada tahapan penyelesaian lebih lanjut.

Khusus pengaduan yang berasal dari wilayah Desa Maubesi dan Desa Lidabesi, pembahasan diarahkan pada tipologi sengketa penguasaan dan pemilikan tanah.

Baca Juga :  Bupati Paulus Henuk: Pembangunan Rote Ndao Harus Ramah dan Setara bagi Penyandang Disabilitas

 

Penanganan pengaduan semacam ini membutuhkan kehati-hatian agar setiap informasi dan data yang menjadi dasar pemeriksaan dapat ditelusuri secara objektif sesuai ketentuan pertanahan yang berlaku.

 

Koordinasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Rote Ndao, Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT dan unsur Kementerian ATR/BPN di tingkat pusat juga menjadi ruang untuk memastikan persoalan yang dilaporkan masyarakat memperoleh penanganan secara terarah.

 

Bagi masyarakat, kepastian dalam proses penanganan pengaduan menjadi hal penting. Sebab, persoalan tanah tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi, tetapi juga menyentuh kepastian hak dan hubungan sosial di tengah masyarakat.

 

Melalui rapat koordinasi tersebut, berbagai aspek yang berkaitan dengan sengketa penguasaan dan pemilikan tanah di Maubesi dan Lidabesi dibahas sebagai bagian dari proses penanganan pengaduan masyarakat.

Baca Juga :  Walikota Kupang Berharap Indikator dari MoU Dapat Menjadi Pemicu Kinerja Pegawai

 

Langkah koordinatif ini diharapkan dapat memperjelas posisi persoalan berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku, sekaligus menjadi bagian dari upaya menghadirkan penyelesaian pertanahan yang tertib, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

 

Penanganan pengaduan masyarakat sendiri merupakan bagian penting dalam pelayanan pertanahan. Setiap laporan membutuhkan proses verifikasi dan telaah agar penyelesaiannya tidak hanya cepat, tetapi juga memiliki dasar yang kuat.

 

Dengan adanya koordinasi hingga melibatkan unsur Kementerian ATR/BPN, persoalan pertanahan yang dilaporkan masyarakat dari Desa Maubesi dan Desa Lidabesi kini menjadi bagian dari agenda penanganan bersama lintas jenjang.

Proses selanjutnya tetap akan bergantung pada hasil pemeriksaan data, fakta lapangan dan ketentuan hukum pertanahan yang menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa.*

Berita Terkait

Sempat Jadi Kendala, Proses Geotagging_ dalam Program PERINTIS 10 Hari, Membawa Manfaat bagi PPAT dan Masyarakat
Kementerian ATR/BPN Dampingi Masyarakat Hukum Adat di Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam Pendaftaran Tanah Ulayat
Kementerian ATR/BPN Terima Dua Rekomendasi dari Kemenko Kumham Imipas untuk Penguatan Kebijakan Berbasis Hukum dan HAM
Pengguna Fitur Antrian Daring Sentuh Tanahku: Bisa Urus Tanah Tanpa Cuti
HUT ke-25 Persekutuan Doa GMIT, Warga Binaan Lapas Ba’a Dikuatkan Lewat Pelayanan Rohani dan Pengobatan Gratis
Najwa Jumanatul Qolbi, Nyalakan Semangat Persaudaraan untuk Sekolah Tanpa Perundungan
Paulus Henuk Rangkul KMJ GMIT Siloam Metina, Matangkan Penyambutan HUT ke-25 Persekutuan Doa GMIT
Dari Susah Menuju Sukses, Yedit Bessie, Lalui “Sejuta” Pengorbanan dan Doa Selalu Menjadi Kekuatan

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 20:41 WITA

Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah

Senin, 16 November 2026 - 16:35 WITA

Program ASYK, SMA Negeri 1 Lobalain Bangun Budaya Sekolah Asri, Sehat, Disiplin dan Kreatif

Senin, 16 November 2026 - 12:13 WITA

Cegah Penyalahgunaan NAPZA, SMA Negeri 1 Lobalain Edukasi Pelajar tentang Bahaya Narkoba

Sabtu, 14 November 2026 - 21:06 WITA

Hari Belajar Guru, SMA Negeri 1 Lobalain Evaluasi Penyebab Rendahnya Partisipasi Murid di Kelas

Selasa, 10 November 2026 - 18:21 WITA

Peringati Hari Pahlawan, Kalapas Baa Tekankan Empat Nilai Keteladanan dalam Pengabdian

Senin, 9 November 2026 - 18:25 WITA

Menteri Nusron Cabut dan Tertibkan HGU 11 Korporasi Terindikasi Terlibat dalam Kebakaran Hutan dan Lahan

Senin, 9 November 2026 - 11:56 WITA

Layanan ATR/BPN Dekat Bantu Masyarakat Pahami Persyaratan dan Prosedur Layanan Pertanahan

Kamis, 5 November 2026 - 11:18 WITA

Hanya Empat Camat Hadiri Pembukaan Sidang Paripurna IV DPRD Rote Ndao, Ke Mana yang Lain?

Berita Terbaru

Uncategorized

Rutin Bayar PBB, tapi Belum Ada Sertipikat Tanahn

Minggu, 22 Nov 2026 - 08:42 WITA

Uncategorized

Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah

Jumat, 20 Nov 2026 - 17:07 WITA