Gelar Sosialisasi Percepatan Sertipikasi Tanah bagi MBR, Kejar Target 3 Juta Bidang

- Redaksi

Senin, 21 September 2026 - 14:11 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Reporter : John Henuk Editor : Redaksi
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

onlinentt.com-Jakarta – Upaya menghadirkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus didorong pemerintah.

 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat koordinasi lintas lembaga melalui Sosialisasi Percepatan Sertipikasi Tanah bagi MBR yang digelar di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (17/09/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Forum tersebut menjadi bagian dari langkah mempercepat program sertipikasi 3 juta bidang tanah bagi MBR. Kementerian ATR/BPN mendorong agar target yang sebelumnya direncanakan selesai pada 2028 dapat dipercepat menjadi 2027.

 

Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, menegaskan bahwa percepatan program tersebut membutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif, serta kementerian/lembaga terkait.

 

Menurutnya, sertipikat tanah tidak hanya berkaitan dengan dokumen administrasi, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat atas tanah yang dimiliki.

 

Karena itu, percepatan sertipikasi diharapkan dapat berjalan seiring dengan upaya penyediaan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

 

“Saya mengajak kita semua menjadikan forum ini sebagai titik awal kolaborasi yang lebih erat demi terwujudnya rumah layak huni yang berdiri di atas tanah bersertipikat bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Andi Tenri Abeng.

Baca Juga :  Diduga Pengadaan Bibit Kacang Tanah dan Padi Lokal dari Dana Desa Lalukoen Tahun 2024 "Diselewengkan" Pj Kades dan Aparat

 

Dorongan percepatan tersebut sekaligus menempatkan koordinasi sebagai salah satu faktor penting. Kementerian ATR/BPN menyadari bahwa target jutaan bidang tanah tidak dapat dituntaskan hanya melalui kerja internal kementerian.

 

Sinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Komisi II DPR RI, pemerintah daerah hingga jajaran Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan program dapat diterapkan hingga ke tingkat masyarakat.

 

“Itulah kita perlu bersinergi dan bekerja sama, baik dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) maupun dengan teman-teman TA dari Komisi II.

 

Mudah-mudahan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat kerja kita di lapangan,” kata Andi.

 

Dukungan terhadap percepatan program tersebut juga disampaikan Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, yang mengikuti kegiatan secara daring.

 

Ia menyatakan Komisi II DPR RI siap mendukung kebutuhan program tersebut, termasuk dalam pembahasan dukungan anggaran.

Baca Juga :  Dari Kupang untuk Rote Ndao: Paulus Henuk Kawal Agenda Pertanahan Demi Masa Depan Pembangunan Daerah

 

“Kami di Komisi II akan dukung 100% dan apresiasi yang tadinya target tiga tahun jadi dua tahun, kami akan perjuangkan anggarannya tersedia,” tutur Mardani Ali Sera.

 

Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kepemilikan tanah yang telah memiliki kepastian hukum menjadi salah satu aspek penting dalam membangun kehidupan yang lebih aman dan terencana.

 

Sertipikasi juga menjadi bagian dari upaya memperjelas status kepemilikan serta mengurangi persoalan administrasi pertanahan yang dapat muncul di kemudian hari.

 

Karena itu, percepatan program 3 juta bidang tersebut tidak berhenti pada penetapan target.

 

Koordinasi di tingkat pusat dan daerah menjadi penentu agar kebijakan dapat diterjemahkan menjadi pelayanan pertanahan yang benar-benar menjangkau masyarakat.

 

Dalam sosialisasi tersebut, sejumlah narasumber turut memberikan pemaparan terkait pelaksanaan program.

 

Dari Kementerian ATR/BPN hadir Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Bahrun Munawir, serta Kepala Subdirektorat Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Sigit Santosa.

Baca Juga :  Data Menjadi Kompas Rote Ndao: Paulus Henuk Dorong Kebijakan yang Berpijak pada Kondisi Nyata Masyarakat

 

Sementara secara daring hadir Kepala Subdirektorat Tematik Pertanahan dan Ruang, Aini Mulandari; Kepala Bidang Manajemen Data dan Pengembangan Sistem Informasi Kementerian PKP, Wijasena Hendra Kurniawan; serta Kepala Subdirektorat Penyusunan Keterpaduan Sistem Pembiayaan dan Perumahan Kementerian PKP, Tantra.

 

Kegiatan tersebut dimoderatori Kepala Bagian Penganggaran Biro Rencana, Daviet Haryanto Setyohatmoko.

Sosialisasi juga diikuti Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan dari seluruh Indonesia secara daring.

 

Kehadiran jajaran pertanahan di daerah menjadi bagian dari penguatan koordinasi agar percepatan sertipikasi MBR dapat diterapkan secara terarah di lapangan.

 

Dengan target yang didorong lebih cepat, tantangan berikutnya adalah memastikan proses sertipikasi berlangsung tepat sasaran, terkoordinasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang menjadi penerima program.

 

Kementerian ATR/BPN bersama mitra kerja diharapkan mampu menerjemahkan target 3 juta bidang tersebut menjadi pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat, sehingga rumah layak huni tidak hanya memiliki bangunan yang memadai, tetapi juga berdiri di atas tanah dengan kepastian hukum yang jelas.*

Berita Terkait

Rutin Bayar PBB, tapi Belum Ada Sertipikat Tanahn
Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah
Peringati Hari Pahlawan, Kalapas Baa Tekankan Empat Nilai Keteladanan dalam Pengabdian
Pekan Kebhinekaan, SMA Negeri 1 Lobalain Rajut Keberagaman dan Perkuat Persatuan
Lapas Baa Salurkan Paket Sembako kepada Keluarga Warga Binaan
Panen Tomat di Kebun SAE, Warga Binaan Lapas Baa Dibekali Keterampilan Pertanian untuk Masa Depan
Warga Negara Australia Meninggal di Pantai Oemau Desa Bo’a Kecamatan Rote Barat
ATR/BPN Semakin Dekat untuk Masyarakat Melalui Akses Layanan Pertanahan Tanpa Perlu Datang ke Kantah

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 20:41 WITA

Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah

Senin, 16 November 2026 - 16:35 WITA

Program ASYK, SMA Negeri 1 Lobalain Bangun Budaya Sekolah Asri, Sehat, Disiplin dan Kreatif

Senin, 16 November 2026 - 12:13 WITA

Cegah Penyalahgunaan NAPZA, SMA Negeri 1 Lobalain Edukasi Pelajar tentang Bahaya Narkoba

Sabtu, 14 November 2026 - 21:06 WITA

Hari Belajar Guru, SMA Negeri 1 Lobalain Evaluasi Penyebab Rendahnya Partisipasi Murid di Kelas

Selasa, 10 November 2026 - 18:21 WITA

Peringati Hari Pahlawan, Kalapas Baa Tekankan Empat Nilai Keteladanan dalam Pengabdian

Senin, 9 November 2026 - 18:25 WITA

Menteri Nusron Cabut dan Tertibkan HGU 11 Korporasi Terindikasi Terlibat dalam Kebakaran Hutan dan Lahan

Senin, 9 November 2026 - 11:56 WITA

Layanan ATR/BPN Dekat Bantu Masyarakat Pahami Persyaratan dan Prosedur Layanan Pertanahan

Kamis, 5 November 2026 - 11:18 WITA

Hanya Empat Camat Hadiri Pembukaan Sidang Paripurna IV DPRD Rote Ndao, Ke Mana yang Lain?

Berita Terbaru

Uncategorized

Rutin Bayar PBB, tapi Belum Ada Sertipikat Tanahn

Minggu, 22 Nov 2026 - 08:42 WITA

Uncategorized

Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah

Jumat, 20 Nov 2026 - 17:07 WITA